Tintainformasi.com, Lampung — Hari Ini tanggal 15 Agustus LBH-KIS dengan Kepala Dinas kesehatan Provinsi Lampung melakukan Menandatanganan MOU.
Febrian Willy Atmaja SH.,MH Selaku Ketua Umum LBH-KIS Di dampingi oleh Dewan Pembina LBH-KIS Irjen Pol ( Purn) Dr H. Ike Edwin S.IK.,S.H., M.H., M.M serta Dewan Pakar Deden S Pramana SE.,SH melaksanakan penandatanganan kerjasama dalam penyuluhan Hukum Kesehatan di 15 kabupaten/Kota seprovinsi lampung,
Sosialisasi PMK No 3 tahun 2025 dan UU kesehatan No 17 Tahun 2023
Hadirnya LBH-KIS Di Indonesia adalah lembaga Lex Specialis satu2 nya di Indonesia sebagai Pendamping Hukum Masyarakat yg berprofesi di bidang kesehatan, Meliputi Dokter,Bidan,perawat,Apoteker,Apotik,Klinik, klinik kecantikan,Rumah sakit dan Penunjang alat kesehatan.
Willy juga menyampaikan LBH-KIS Hadir untuk memberikan Rasa aman dan nyaman kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sekaligus penunjang alat kesehatan sehingga para profesi kesehatan bisa fokus dalam menjalankan Tugas nya.
Willy pun menyampaikan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi tenaga medis dan Kesehatan di atur dalam pasal 721 huruf a dan 723 ayat (1) huruf b PP 28 tahun 2024 Kesehatan,
Menjelaskan bahwa pemerintah pusat,pemerintah Daerah dan pimpinan Fasilitas pelayanan Kesehatan wajib memberikan perlindungan Hukum bagi tenaga Medis dan Kesehatan yang menghadapi permasalahan Hukum.
Kadis Kesehatan provinsi lampung dr.Edwin Rusli M.KM sangat menyambut baik sekaligus mengajak para tenaga medis dan tenaga kesehatan Seprovonsi Lampung untuk bernaung Ke LBH-KIS sebagai bentuk Preventif (Pencegahan)
Dang Ike menyampaikan Langkah Baik untuk Indonesia di mulai dari Lampung, namun mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi lampung (Gubernur) serta wakil Gubernur untuk mempasilitasi para Anggota LBH-KIS saat memberikan penyuluhan Hukum Kesehatan di tingkat kabupaten/kota ( Tim Media Group PWDPI).
Memuat judul...
