TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG SELATAN —
Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Hamsin, angkat bicara terkait pemberitaan salah satu media online yang menuduh dirinya anti wartawan dan menahan pencairan dana tahap dua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Saat ditemui sejumlah awak media di kantor desa, Selasa siang (23/9/2025)
Hamsin menegaskan tuduhan tersebut tidak benar.
“Tidaklah benar saya anti wartawan. Banyak rekan wartawan yang datang ke desa, kita sambut dan hargai, termasuk oknum media yang menulis berita itu,” ujarnya.
Prihal Dana Desa dan Alokasi Bumdes
Hamsin menjelaskan, total Dana Desa (DD) Ketapang tahun 2025 sebesar Rp1,37 miliar. Dari jumlah tersebut, 20 persen atau sekitar Rp274 juta dialokasikan untuk ketahanan pangan melalui penyertaan modal Bumdes.
Tahap pertama pencairan sudah disalurkan sebesar Rp164 juta ke rekening Bumdes, yang digunakan untuk usaha pengolahan ikan kering sejak Februari 2025. Sisa dana sebesar Rp109 juta belum dicairkan.
“Bukan ditahan, tapi pencairan tahap kedua menunggu proposal dan laporan pertanggung jawaban (SPJ) tahap pertama dari pengurus Bumdes. Ini penting agar administrasi jelas dan tidak menimbulkan masalah ke depan,” terang Hamsin.
Peran Pengawasan Desa
Menurutnya, pemerintah desa berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bumdes. Karena itu, pihaknya meminta kelengkapan administrasi dari pengurus sebelum menyalurkan dana tahap selanjutnya.
“Kami tidak menghalangi dana Bumdes. Tapi harus ada laporan resmi dulu. Jangan sampai desa disalahkan pihak terkait,” tegasnya.
Soal Dapur MBG
Terkait program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Hamsin menyebut hanya mengajak Bumdes untuk ikut berkontribusi dan bekerja sama dengan pengelola MBG di desa, tanpa ada paksaan.
Ketua Bumdes Ikut Klarifikasi
Ketua Bumdes Ketapang Jaya Makmur, Nurul Fikri, membenarkan usaha pengolahan ikan kering sudah berjalan baik dan rutin dicek langsung oleh Kades.
“Semua catatan pembelanjaan modal ada. Tiap hari Pak Kades juga datang melihat. Untuk rencana usaha di MBG, perlu dimusyawarahkan dulu dengan BPD agar jelas pertanggung jawabannya. Saat ini fokus kami mengembangkan usaha yang sudah berjalan,” jelas Fikri.
Baik Hamsin maupun Fikri sama-sama menyayangkan pemberitaan sepihak yang dinilai tidak sesuai fakta. Keduanya berharap narasi yang berkembang di publik dapat diluruskan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman. (Tim)
Memuat judul...
