Tintainformasi.com, Lampung – Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat Lampung turun ke jalan, Senin (1/9/2025). Mereka mengepung Gedung DPRD Provinsi Lampung, menyuarakan sepuluh tuntutan strategis yang dinilai mendesak untuk perbaikan tata kelola negara.
Orasi keras bersahutan, menuntut mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberhentian menteri bermasalah, pemecatan kader partai yang tersandung kasus hukum, hingga desakan agar Kapolri mundur. Massa juga menolak kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta menuntut kenaikan gaji guru dan tenaga medis.
Di antara tuntutan itu, reforma agraria menjadi sorotan utama. Aliansi Lampung Melawan mendesak pemerintah segera mengukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) dan perusahaan afiliasinya, yakni PT SIL, PT ILP, serta PT GPM. Ketua Komando Aksi Rakyat, Indra Mustain, menegaskan desakan ini tak bisa ditawar.
“Segera ukur ulang HGU PT SGC adalah harga mati. Ini bagian dari reforma agraria sejati yang harus dipenuhi negara demi rakyatnya,” ujarnya lantang di hadapan ribuan massa.
Ketua BEM Universitas Lampung, Muhammad Ammar Fauzan, menambahkan bahwa pengukuran ulang HGU bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyangkut keadilan rakyat.
“Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi. Kami mendesak ukur ulang HGU PT SGC segera dilakukan,” katanya.
Aksi ini mendapat respon langsung dari Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Djausal, yang hadir bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, serta pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Lampung. Mereka turun menemui massa, bahkan ikut menandatangani pernyataan sikap bersama.
“Saya berterima kasih atas aspirasi ini. Lampung tidak boleh diam. Saya akan memperjuangkan suara adik-adik hingga ke Presiden,” kata Gubernur Mirza, yang sempat ikut meneriakkan yel-yel “Hidup mahasiswa! Hidup Rakyat!”
Namun, tak semua partai politik sepakat. Demokrat dan Golkar menolak hadir membubuhkan tanda tangan pada dokumen sikap bersama, sehingga menambah bara kekecewaan massa.
Aksi yang berlangsung lebih dari empat jam ini berjalan tertib. Aparat kepolisian mengawal jalannya demonstrasi tanpa gesekan berarti. Meski begitu, ultimatum tetap dilontarka, jika pemerintah pusat maupun daerah mengabaikan tuntutan, gelombang massa lebih besar siap kembali turun ke jalan.
“Rapat tindak lanjut segera digelar untuk memastikan setiap tuntutan tidak hanya jadi janji kosong. Kami ingin pembebasan lahan rakyat benar-benar terwujud, dan kebijakan negara berpihak pada masyarakat, bukan pada DPR dan oligarki,” seru korlap aksi sebelum massa bubar dengan tertib.
Bagi mahasiswa, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa. Ia menjadi penanda bahwa api perlawanan rakyat Lampung belum padam. Jika negara terus abai, rakyatlah yang akan menagih janji reforma agraria dengan cara mereka sendiri.
