Tintainformasi.com, Lampung Tengah — Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dibuat pusing oleh kucuran dana hibah pada tahun 2024 kemarin. Karena yang “mak jelas” laporan pertanggungjawaban penggunaannya mencapai Rp3.950.000.000.
Dana hibah yang “MJ” laporan pertanggungjawabannya itu terdapat pada 178 penerima sepanjang tahun 2024.
Besarnya dana hibah yang tidak jelas pertanggungjawabannya hingga Mei 2025 -sebagaimana diungkap BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam LHP Nomor: 25B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025- yang membuat Bupati Lamteng Ardito Wijaya pusing berat itu dikucurkan melalui Badan Kesbangpol dan Sekretariat Daerah.
Diketahui, pada tahun anggaran 2024 kemarin Pemkab Lamteng merealisasikan belanja hibah sebesar Rp113.538.597.220,40.
Dana itu digunakan untuk belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp54.285.301.500, kepada pemerintah daerah lainnya Rp3.892.272.272.000, dan untuk badan, lembaga, ormas berbadan hukum Indonesia Rp52.977.230.076,40, serta belanja hibah bantuan keuangan kepada parpol Rp2.383.793.644.
Dari belanja hibah itu, yang ditangani Badan Kesbangpol sebesar Rp58.520.095.144 dengan 93 penerima, dan Setdakab Lamteng menggelontorkan hibah uang sebanyak Rp15.647.772.000 kepada 406 organisasi.
Keseluruhan hibah uang itu langsung ditransfer kepada masing-masing penerima.
Mengapa bisa “MJ” laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah hingga Rp3,9 miliar? Kabag Kesra Setdakab dan Kabid Kesatuan Bangsa Bakesbangpol Lamteng dalam wawancara dengan tim BPK menyatakan, setelah hibah ditransfer ke rekening masing-masing penerima, OPD terkait belum melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala, sehingga berdampak pada laporan pertanggungjawaban yang belum seluruhnya dilaporkan.
Masihkah dana hibah Rp3,9 miliar itu “MJ” hingga Senin (13/10/2025) ini? Bupati Ardito Wijaya maupun Kepala Kesbangpol Lamteng belum berhasil dimintai konfirmasi hingga berita ini ditayangkan. (Team.red)
