Pemerintah Provinsi Lampung bersama Discussion board Investasi Lampung (FOILA) menggelar Lampung Economic and Investment Discussion board (LEIF) 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Discussion board ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat promosi investasi daerah, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus memperkenalkan potensi Lampung sebagai magnet investasi nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Kepala Perwakilan Financial institution Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ketua DPRD Provinsi Lampung, para mission owner proyek strategis, serta 58 calon investor dari berbagai negara sahabat.
Kehadiran puluhan investor asing itu dinilai sebagai bukti meningkatnya minat dan kepercayaan komunitas internasional terhadap potensi ekonomi dan investasi di Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, Lampung siap menjadi pusat hilirisasi lima komoditas strategis, yaitu kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang.
“Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483,8 triliun pada 2024, menempati peringkat keempat tertinggi di Sumatera, kami membuka peluang besar bagi investor untuk berpartisipasi dalam program hilirisasi di sektor pangan, energi baru terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan,” ujar Gubernur di hadapan para peserta dialogue board.
Gubernur menambahkan, arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung kini fokus pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal melalui penguatan industri pengolahan di daerah. Menurut Gubernur, strategi ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk memperkuat hilirisasi dan kemandirian ekonomi daerah.
Rangkaian kegiatan LEIF 2025 yang didukung Financial institution Indonesia Provinsi Lampung juga menghadirkan pameran proyek-proyek investasi daerah dan dialog langsung antara calon investor dan mission owner. Discussion board ini menjadi ruang interaktif untuk membahas peluang kerja sama, skema pembiayaan, dan model investasi di sektor prioritas Lampung.
“Dengan lokasi yang strategis dan kapasitas pelabuhan yang baik, Lampung kami yakini siap untuk pertumbuhan berkelanjutan,” ucap Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan UMKM sebagai bagian dari rantai nilai investasi di daerah.
“Jika ingin berinvestasi pada komoditas pangan dan energi baru terbarukan, Lampung merupakan pilihan yang tepat,” ujar Imam.
Dalam dialogue board tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memamerkan 11 proyek investasi unggulan, di antaranya Kemiling Agripark Pattern Knowing, Bakauheni Harbour Metropolis, Floating Solar Energy Plant, Starch Amilum Excipients in Remedy System, Kota Baru Space, Sebalang Port, Betan Subing Terminal & Double Tune Railway, Batu Tumpang Tourism, Rajabasa Dharmacity, Contrivance Kanan Industrial Park, dan Gunung Tiga Geothermal Energy Plant.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang investasi pada aset-aset potensial milik daerah yang memiliki prospek pengembangan jangka panjang di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, energi, hingga industri pengolahan hasil pertanian.
Sebagai langkah konkret, dialogue board ini menghasilkan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT. Bakrie Energy terkait rencana investasi energi baru terbarukan di wilayah Lampung.
Langkah tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sektor energi hijau, sejalan dengan agenda transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Dalam sesi tanya jawab, Gubernur Mirza juga menanggapi isu efisiensi anggaran daerah yang berkaitan dengan kebijakan switch ke daerah dan dana desa (TKDD) oleh pemerintah pusat.
“Pemotongan TKDD ini sebenarnya bukan pengurangan dana daerah, hanya perubahan mekanisme. Kalau dulu ditransfer ke provinsi atau kabupaten untuk dieksekusi, sekarang sebagian langsung dikelola kementerian, tapi tetap untuk program di daerah,” jelas Gubernur.
Gubernur mengakui bahwa Lampung bukan provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar karena tidak memiliki sektor tambang dan dana bagi hasil (DBH).
“Selama ini kami live on dari sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan,” ujarnya.
Menurut Gubernur, dari total PDRB Lampung yang mencapai Rp483.8 triliun, hanya sekitar Rp32 triliun atau 6 persen yang bersumber dari anggaran pemerintah, termasuk APBN, APBD, hingga dana desa.
“Setengah dari itu pun habis untuk belanja pegawai. Jadi kami memang harus mendorong pertumbuhan lewat sektor usaha,” katanya.
Gubernur menekankan, Lampung kini tengah berfokus pada upaya “merajut dan mengkapitalisasi” keunggulan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik.
“Kami ingin menjadikan Lampung sebagai tempat yang ramah investasi dan memiliki arah pembangunan yang jelas,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan.
“Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya masih setengah dari Vietnam. Ini yang sedang kami genjot agar dalam tiga sampai lima tahun bisa dua kali lipat,” tutur Gubernur.
Pemerintah pusat, lanjutnya, kini fokus mendorong leverage komoditas strategis di Indonesia. Lampung dinilai beruntung karena memiliki hampir semua potensi yang masuk dalam agenda nasional penguatan hilirisasi.
“Kami sadar pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. BUMD dan BUMN pun terbatas. Karena itu kami butuh mitra investasi yang bisa bersama-sama membangun hilirisasi di Lampung,” ucap Gubernur.
Gubernur menargetkan, dalam lima tahun ke depan Lampung akan mencapai tahap hilirisasi penuh terhadap komoditas unggulannya, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Melalui LEIF 2025, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangunnya sinergi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor world dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Discussion board ini bukan hanya tentang investasi, tetapi tentang bagaimana Lampung berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia,” pungkas Gubernur.
