Laporan Masuk Jampidsus, FML Siapkan Aksi Lanjutan Desak Tuntaskan Korupsi Irigasi Mesuji

Tintainformasi.com, Jakarta – Forum Muda Lampung (FML) terus menunjukkan konsistensinya dalam mengawal kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Irigasi Gantung di Kabupaten Mesuji, Lampung. Pasca ultimatum yang dilayangkan beberapa waktu lalu, FML kini mengonfirmasi bahwa laporan mereka telah diproses di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
‎
‎Sekretaris Jenderal (Sekjen) FML M Iqbal Farochi mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) Kejaksaan Agung, Bapak Bambang, melalui WhatsApp untuk mempertanyakan progres laporan tersebut.
‎
‎Dalam konfirmasi tersebut, pihak Dumas Kejagung menyatakan bahwa laporan FML sudah diteruskan ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
‎”Kami sudah konfirmasi ke Pak Bambang di Dumas Kejagung. Beliau menyampaikan bahwa laporan tersebut sudah sampai di meja Jampidsus dan saat ini tinggal menunggu tindak lanjut serta disposisi proses selanjutnya,” ujar Sekjen FML dalam keterangannya pada hari senin 24 November 2025.
‎Merespons perkembangan tersebut dan demi memastikan kasus ini tidak kembali masuk angin atau mandek seperti penanganan di Kejati Lampung, FML menegaskan tidak akan mengendurkan tekanan.
‎
‎Bersamaan dengan konfirmasi tersebut, FML secara resmi telah melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa lanjutan kepada Polda Metro Jaya. Surat dengan nomor 122/SP-1/11/2025 tersebut menjadi bukti keseriusan FML untuk kembali turun ke jalan.
‎”Surat pemberitahuan aksi sudah kami kirimkan ke Polda Metro Jaya. Ini adalah bentuk keseriusan kami. Jika Jampidsus tidak segera mengambil langkah konkret untuk mengambil alih dan menetapkan tersangka, kami pastikan massa FML akan mengepung Kejagung untuk menagih janji penegakan hukum,” tegasnya.
‎
‎Langkah eskalasi ini diambil FML atas mangkraknya kasus dugaan korupsi Irigasi Gantung Mesuji yang dinilai merugikan negara dan tidak membawa manfaat bagi petani setempat. FML menilai penanganan kasus di tingkat daerah (Kejati Lampung) berjalan lambat dan tidak transparan, sehingga intervensi Kejagung menjadi harga mati.
‎”Kami minta Kejagung jangan ‘mandul’. Bola sekarang ada di Jampidsus. Kami akan kawal ini sampai tuntas,” tutup Sekjen FML.
‎