Tintainformasi.com, Bandar Lampung – Polemik terkait jadwal operasi salah satu pasien BPJS kembali mencuat di RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM). Harini, Bendahara PPWI Provinsi Lampung, mengeluhkan penundaan operasi yang dinilainya berlarut hampir tiga bulan tanpa kejelasan memadai. Keluhan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PPWI Provinsi Lampung, Sugiarto, kepada pihak humas rumah sakit.
Dalam pesan WhatsApp bertanggal 21 November 2025, Sugiarto mempertanyakan lambatnya penjadwalan operasi terhadap bendahara organisasinya itu.
“Assalamualaikum, Ibu Humas izin ini bendahara saya dari PPWI Provinsi Lampung, beliau mau operasi. Sudah hampir 3 bulan sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pihak RSUDAM. Mohon bantuannya ya, Bu,” tulis Sugiarto kepada Desy, Humas RSUDAM Abdul Moeloek.
Desy kemudian memberikan bantahan keras atas klaim penundaan hingga tiga bulan. Ia menegaskan bahwa proses medis terhadap pasien atas nama Ny. Harini telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Menurut Desy, Harini baru menyelesaikan konsultasi praoperasi pada 28 Oktober 2025 dan telah dijadwalkan menjalani tindakan pada 12 November 2025. Namun, operasi harus ditunda karena pasien sedang menstruasi.
Penjadwalan ulang pada 18 November 2025 kembali tertunda karena dokter penanggung jawab, dr. Ody Wijaya, Sp.OG Subsp. F.E.R., sedang sakit dan dirawat.
Dari hasil parade operasi, Harini kemudian dijadwalkan menjalani tindakan pada Rabu, 26 November 2025.
“Untuk prosedur masuk RS akan dikonfirmasi langsung kepada pasien oleh petugas. Demikian, terima kasih,” tegas Desy.
Meski menerima penjelasan pihak rumah sakit, Harini mengaku tetap kecewa.
“Kalau dibilang miskomunikasi sih tidak. Cuma merasa terabaikan saja sebagai pasien BPJS,” ujarnya.
Wandi, salah satu anggota PPWI Provinsi Lampung, turut menyampaikan kekecewaannya atas perlakuan yang diterima bendahara organisasinya itu. Ia menilai pelayanan yang lambat dan kurang komunikatif tidak seharusnya terjadi di fasilitas kesehatan sebesar RSUDAM.
“Kami sangat kecewa. Ini bukan soal siapa yang salah, tetapi soal bagaimana rumah sakit memberi kepastian dan rasa aman kepada pasien. Bendahara kami datang untuk berobat, bukan untuk menunggu tanpa kejelasan.
Pelayanan seperti ini tidak pantas diterima pasien, apalagi yang sudah mengikuti semua prosedur,” tegas Wandi.
Ia berharap pihak rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik mengenai pelayanan kesehatan peserta BPJS, yang sering dianggap lambat dan kurang prioritas. PPWI Provinsi Lampung berharap klarifikasi dari RSUDAM dibarengi dengan perbaikan konkret, bukan sekadar penjelasan administratif.
(Tim Red)
Memuat judul...
