Tintainformasi.com, Bandar Lampung — Dewan Pengurus Pusat Konsorsium Pengawasan Audit Independen (DPP KPAI RI) memberikan catatan kritis terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, khususnya terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga akhir 2025 belum mencapai target penuh.
Ketua DPP KPAI RI, M. Yunus, menilai realisasi PAD yang baru berada di kisaran 79,95 persen menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah masih menghadapi persoalan serius, terutama pada sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) yang justru menjadi penyumbang terendah.
“PKB selama ini dikenal sebagai tulang punggung PAD. Ketika sektor ini melemah, maka wajar jika publik mempertanyakan efektivitas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan Bapenda,” tegas M. Yunus.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan. Program-program seperti digitalisasi layanan pajak, Samsat Keliling, dan pelayanan jemput bola dinilai belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Sekretaris DPP KPAI RI, Rio Ramadhan, S.H., menambahkan bahwa lemahnya capaian PAD tidak bisa terus dibingkai sebagai persoalan rendahnya kesadaran masyarakat semata.
“Jika kebijakan dan sistem sudah berjalan optimal, maka dampaknya seharusnya bisa terukur. Ketika hasilnya belum maksimal, evaluasi internal harus dilakukan secara jujur dan terbuka,” ujar Rio.
Meski demikian, DPP KPAI RI tetap memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah pembenahan yang mulai disiapkan Bapenda Lampung untuk tahun 2026. Upaya memperluas layanan, meningkatkan digitalisasi, serta rencana penguatan integrasi data kendaraan dinilai sebagai sinyal positif menuju perbaikan tata kelola pendapatan daerah.
“Kami melihat ada keseriusan Bapenda untuk berbenah. Ini patut diapresiasi, karena tidak semua daerah memiliki keberanian untuk mengakui adanya kendala dan menyiapkan langkah perbaikan,” kata M. Yunus.
DPP KPAI RI berharap, berbagai strategi yang disusun tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan terukur. Dengan tata kelola yang semakin transparan dan pengawasan yang kuat, Bapenda Lampung diyakini mampu memperbaiki kinerja PAD sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai pengingat agar pembenahan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Kami optimistis Bapenda Lampung dapat menjadikan 2026 sebagai momentum perbaikan PAD secara nyata,” pungkasnya.
Memuat judul...
