Tintainformasi.com, Lampung Tengah —
Program MBG yang sudah dilakukan pengkajian didalam tiap penerima manfaat yang mana angka minimal, melahirkan setara dengan layaknya makanan VIP, pada Rabu, 21, januari, 2026 ketika Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., berkunjung terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.
Dengan adanya hal di atas tersebut, Badri, selaku Komoditas Masyarakat Cinta Polisi (Komascipol)atau Komonitas sahabat TNI dan Polri (Kombatpol) pengiat didalam belanegara, kampung gunung raya, kecamatan pubian, kabupaten lampungtengan, yang mana bagian dari kesatuan NKRI. Ia mengatakan bentuk keseriusan pihak dapur SPPG Polri Cipinang, sesuai dengan yang disampaikan Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., yang mana atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. saat kepala BPOM RI, bapak Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph. D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Polri, Rabu 21, januari 2026 terhadap para awak media pihak BPOM RI mengatakan setara dengan layaknya makanan VIP, ujar Badri.
Selain itu Badri menambahkan Berdasarkan ekspansi Nasional Program MBG pada tanggal, 19 Januari 2026- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga saat ini, BGN mencatat sebanyak 20.419 unit dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif beroperasi di seluruh Indonesia, menjangkau berbagai wilayah dari pusat hingga daerah, paparnya dengan lugas.
Program MBG tersebut papar Badri, “tidak hanya menjawab kebutuhan pangan harian, tetapi juga diarahkan sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia” jelasnya.
Distribusi dapur MBG yang tersebar merata di berbagai provinsi menunjukkan keseriusan negara dalam menghadirkan keadilan gizi. BGN memastikan bahwa setiap dapur beroperasi dengan standar layanan yang sama, agar manfaat program dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
Artinya, “tegas Badri fokus utama program MBG diarahkan pada pemenuhan gizi anak usia sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Menu makanan yang disajikan dirancang seimbang, mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, serta buah-buahan, guna menunjang pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak” itu foksi tugas terkait adanya pran ahli gizi di fungsikan didalam jalannya program MBG tersebut, ujarnya.
Sebab selain anak sekolah, MBG juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memiliki kebutuhan gizi, bahkan hingga sejumlah kalangan menilai Program MBG memiliki makna strategis yang lebih luas dari sekadar program sosial.
Yang mana imbuh Badri, ia mengungkapkan seperti : Praktisi hukum Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa MBG seharusnya dipandang sebagai bagian dari strategi pertahanan non-militer bangsa.
- Penguatan Tata Kelola Melalui Aturan Turunan Perpres
Untuk memastikan keberlanjutan dan ketepatan pelaksanaan program, BGN atas dasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Aturan turunan tersebut dirancang untuk memperjelas aspek teknis pelaksanaan di lapangan, mulai dari standar kebersihan dan higienitas dapur, mekanisme pengadaan bahan baku, hingga tata kerja SPPG secara nasional.
- MBG sebagai Pilar Stabilitas Sosial dan Nasional
Perpres 115 Tahun 2025 menjadi payung hukum utama yang memperkuat koordinasi lintas lembaga, memperjelas peran masing-masing pihak, serta meningkatkan standar operasional dan pengawasan program MBG secara nasional.
Dengan dukungan regulasi yang kuat, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai pilar stabilitas sosial yang mampu meredam kesenjangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat ekonomi rakyat dari akar rumput.
Sementara terkait jalannya MBG di wilayah kita Lampung Tengah perlu adanya pemerhatian, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG itu, agar para penerima manfaat menerima tepat sesuai program BGN itu sendiri.
(Edi.S)
