Tintainformasi.com, Lampung Barat – Polemik berkepanjangan di Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, terus bergulir dan kini memasuki ranah pengawasan keuangan desa. LSM PRABHU, LBH Bintang Sembilan Nusantara (LBH-BSN), serta sejumlah media secara tegas mendesak Inspektorat Kabupaten Lampung Barat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Desakan ini muncul menyusul rangkaian persoalan pemerintahan pekon, mulai dari pengangkatan Sekretaris Pekon (Sekdes) yang dinilai cacat prosedur, hingga indikasi kejanggalan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa, sebagaimana telah diberitakan sebelumnya.
Audit Dana Desa 2024–2025 Dinilai Mendesak
Ketua LSM PRABHU, Sahilman, menegaskan bahwa audit tidak boleh ditunda karena menyangkut uang negara dan hak masyarakat pekon.
“Kami meminta Inspektorat Lampung Barat segera turun ke lapangan untuk mengaudit Dana Desa Tahun 2024 dan 2025 secara menyeluruh, baik administrasi maupun fisik kegiatan. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara,” tegas Sahilman.
Menurutnya, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi kegiatan, bahkan disebutkan bahwa pelaporan ke pemerintah pusat telah dinyatakan 100 persen, sementara di lapangan masih menuai pertanyaan dari masyarakat.
Hal senada disampaikan Ketua LBH Bintang Sembilan Nusantara, Budiman, yang menilai persoalan di Pekon Gunung Terang tidak bisa dilihat secara terpisah.
“Pengangkatan aparatur pekon yang tidak sesuai prosedur dan dugaan kejanggalan Dana Desa 2024–2025 menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan pekon. Ini bukan lagi isu kecil, tapi sudah masuk ranah pengawasan dan penegakan hukum administratif,” ujar Budiman.
LBH-BSN menilai Inspektorat memiliki kewajiban hukum untuk memastikan setiap rupiah Dana Desa digunakan sesuai peruntukannya dan dikelola secara transparan serta akuntabel.
Soroti Peran Inspektorat Lampung Barat
Dalam desakan tersebut, perhatian publik diarahkan langsung kepada jajaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, yang dipimpin oleh Inspektur Mat Sukri, dengan Irban Khusus (Irbansus) Puguh, serta Irban Musadi.
LSM dan LBH meminta agar Irbansus dilibatkan langsung dalam proses audit, mengingat adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran serius dalam pengelolaan Dana Desa.
“Kami berharap Inspektorat bekerja profesional, objektif, dan independen. Audit harus terbuka dan hasilnya disampaikan kepada publik agar kepercayaan masyarakat tidak semakin runtuh,” tegas Sahilman.
Sejalan dengan Penolakan Aparatur dan Masyarakat
Desakan audit Dana Desa ini dinilai sejalan dengan sikap Aliansi Masyarakat Pekon Gunung Terang, aparatur pekon, dan LHP, yang sebelumnya secara resmi mengajukan permohonan pembatalan SK pengangkatan Sekdes kepada Bupati Lampung Barat.
Penolakan tersebut diperkuat dengan aksi damai serta musyawarah masyarakat dan aparatur pekon yang menyatakan bahwa kebijakan Pj Peratin Irfan telah menimbulkan kegaduhan dan mengganggu stabilitas pemerintahan pekon.
LSM PRABHU dan LBH-BSN menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga Inspektorat Lampung Barat benar-benar melakukan audit Dana Desa 2024–2025 dan memberikan rekomendasi yang jelas, termasuk bila diperlukan penindakan administratif terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Barat belum memberikan keterangan resmi terkait desakan audit tersebut. (Team.redaksi.lambar)
Memuat judul...
