BANDAR LAMPUNG, TINTA INFORMASI – Bandar Lampung kembali menjadi sorotan setelah proyek pengadaan 100 unit gerobak sepeda listrik oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung memicu pertanyaan publik. Proyek yang menghabiskan anggaran hampir Rp3 miliar itu dinilai memiliki selisih harga yang cukup mencolok dibandingkan produk serupa yang beredar di pasaran.
Berdasarkan hasil penelusuran terhadap sejumlah penyedia gerobak sepeda listrik, harga satu unit gerobak dalam proyek tersebut mencapai sekitar Rp30 juta. Sementara itu, produk dengan spesifikasi yang relatif setara diketahui dijual di kisaran Rp18 juta hingga Rp20 juta per unit.
Perbedaan harga yang cukup lebar tersebut memunculkan dugaan pemborosan anggaran. Jika dihitung secara kasar, selisih harga per unit dapat mencapai Rp10 juta hingga Rp12 juta. Dengan jumlah pengadaan sebanyak 100 unit, potensi selisih anggaran bahkan bisa menembus lebih dari Rp1 miliar.
Namun, pihak penyedia membantah anggapan bahwa harga tersebut tidak wajar. Direktur PT Mitra Tama Tekhnik (MTT), Aditia, menjelaskan bahwa gerobak yang disuplai dalam proyek itu bukan produk standar yang dijual bebas di pasaran. Menurutnya, seluruh unit dibuat secara khusus berdasarkan spesifikasi yang diminta pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa faktor pesanan khusus atau custom menjadi alasan utama mengapa harga produk berbeda dengan gerobak listrik yang tersedia secara umum.
“Produk kami dibuat sesuai spesifikasi khusus dari pemesan. Harganya tentu menyesuaikan. Kami hanya menyediakan barang sesuai permintaan, tanpa unsur paksaan,” kata Aditia saat dikonfirmasi, Kamis (12/2/2025).
Aditia juga menjelaskan bahwa perusahaan yang dipimpinnya bergerak di bidang pembuatan interior dan eksterior berbasis pesanan khusus. Karena itu, setiap produk yang dikerjakan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sesuai permintaan pelanggan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, Riana Sari, turut membela proses pengadaan tersebut. Ia menyebut pengerjaan gerobak dilakukan selama empat bulan dan menggunakan spesifikasi yang tidak bisa disamakan dengan produk yang dijual secara massal.
Menurut Riana, gerobak tersebut menggunakan material plat galvanis anti karat serta dilengkapi box pendingin berlapis aluminium foil. Selain itu, kendaraan juga dibekali sejumlah fitur teknis seperti transmisi otomatis, torsi hingga 60 Nm, lampu LED, sistem maju-mundur, baterai 48/20, dinamo 800 watt, rangka hollow, finishing cat duco, dan jarak tempuh sekitar 40 kilometer.
Meski demikian, perdebatan mengenai kewajaran harga belum mereda. Sejumlah vendor lain mengaku mampu menyediakan gerobak sepeda listrik dengan spesifikasi yang mendekati kebutuhan proyek tersebut dengan harga yang lebih rendah.
Di sinilah pertanyaan publik mulai mengemuka. Apakah nilai kontrak yang ditetapkan sudah melalui kajian harga yang memadai? Apakah proses penyusunan spesifikasi dan penentuan harga telah mempertimbangkan prinsip efisiensi anggaran? Dan yang paling penting, apakah uang rakyat telah digunakan secara optimal?
Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya bukan sekadar soal membeli produk. Di balik setiap rupiah yang dibelanjakan terdapat tanggung jawab untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, polemik pengadaan 100 unit gerobak sepeda listrik ini tidak hanya berbicara tentang harga sebuah kendaraan dagang. Kasus ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. (NdH)
