Tintainformasi.com, Lampung Timur – Polemik internal di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) hingga kini belum menemukan titik terang. Sabtu (28/2/2026).
Terkait pemberhentian sembilan anggota yang dinilai dilakukan secara sepihak, para anggota yang terdampak meminta keadilan harus di tegakkan jangan pandang bulu, untuk pelaksanaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) PWI Lamtim ditunda sementara.
Alih-alih mereda, polemik justru makin tajam menjelang rencana Konferensi Kabupaten (Konferkab). Sembilan anggota yang diberhentikan secara tegas meminta agar Konferkab ditunda sampai Dewan Kehormatan (DK) PWI Provinsi Lampung menggelar perkara dan mengeluarkan keputusan resmi.
“Kami tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat kami akan mendatangi PWI Provinsi Lampung untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan kami ke DK.
Jangan sampai persoalan ini dibiarkan menggantung,” tegas Riswan, wartawan senior sekaligus anggota lawas PWI Lamtim yang termasuk dalam daftar pemberhentian.
Menurutnya, keputusan pemberhentian melalui surat pleno dinilai cacat prosedur dan bertentangan dengan PD/PRT organisasi. Ia menilai langkah tersebut bukan hanya melukai sembilan anggota, tetapi juga mencoreng marwah organisasi.
“Jangan anggap remeh pemecatan sepihak ini. Ini bukan soal pribadi, ini soal aturan dan kehormatan organisasi. Kalau ini dibiarkan, maka PWI di daerah bisa berjalan tanpa rambu,” ujarnya dengan nada keras.
Riswan juga menyinggung pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Pusat, Atal S Depari, yang disebut telah menegaskan bahwa surat pleno pemberhentian tersebut merupakan pelanggaran berat dan bertentangan dengan aturan organisasi serta dapat dikenai sanksi.
Desakan penundaan Konferkab dinilai sebagai langkah mendesak agar tidak terjadi preseden buruk di tubuh organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu.
Para anggota yang diberhentikan menilai, melanjutkan Konferkab di tengah polemik yang belum tuntas justru berpotensi memperdalam perpecahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua PWI Lamtim maupun PWI Provinsi Lampung terkait tuntutan tersebut. Sementara itu, sorotan publik terhadap dinamika internal PWI Lamtim terus menguat, menunggu sikap tegas dari struktur organisasi di tingkat provinsi.
(red**)
