BERITAOKIPENDIDIKANSumatera Selatan

Dikonfirmasi Kasus SDN 15 Kayuagung – Sejumlah Pejabat Disdik OKI Saling Lempar Tanggung Jawab dan Sulit Dihubungi

61
×

Dikonfirmasi Kasus SDN 15 Kayuagung – Sejumlah Pejabat Disdik OKI Saling Lempar Tanggung Jawab dan Sulit Dihubungi

Sebarkan artikel ini

Tintainformasi.com, Kayuagung – Upaya konfirmasi terkait pemberitaan berjudul “Kepala SDN 15 Kayuagung Diduga Jarang Masuk Kantor, Publik Endus Potensi Korupsi Anggaran dan Penyalahgunaan Wewenang” menghadapi hambatan. Sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ditemukan saling melemparkan tanggung jawab, dan sulit dihubungi.

Salah satu pejabat yang menjadi fokus konfirmasi adalah Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Disdik OKI. Pihak awak media telah melakukan kontak melalui WhatsApp pada nomor 0821-8888-8*** sejak pagi pukul 08.10 WIB pada Senin (13 April 2026). Namun, hingga saat informasi ini diterbitkan, pesan yang dikirim hanya mendapatkan tanda ceklis satu.

Scroll Untuk Baca Artikel
ADVERTISEMENT

Hal ini semakin memperparah kekhawatiran publik terhadap transparansi dan tanggung jawab pejabat di Disdik OKI dalam menangani kasus yang tengah menjadi sorotan. Sebelumnya, Kabid SD Disdik OKI Ahmad telah menyatakan bahwa masalah terkait guru dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan bidang GTK yang dipimpin oleh Herianto.

“Kita sudah berusaha menghubungi berbagai pihak di Disdik OKI untuk mendapatkan klarifikasi yang jelas terkait kasus di SDN 15 Kayuagung. Namun, sebagian besar pejabat sulit dihubungi atau hanya menyebutkan bidang lain sebagai tanggung jawab. Bahkan ketika menghubungi melalui WA ke bidang GTK sejak pagi, hanya mendapatkan ceklis satu tanpa ada balasan,” ujar salah satu jurnalis PPWI yang melakukan konfirmasi.

Baca juga:  Viral Oknum Camat Indralaya Diduga Tutup Mata "Pungli dan Rekayasa Data Perangkat Desa Saka Tige"

Publik mengungkapkan kekecewaan terhadap kondisi ini, menyatakan bahwa pejabat pemerintah seharusnya lebih responsif dan terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama dalam kasus yang menyangkut pengelolaan anggaran dan kualitas pendidikan yang menjadi hak setiap warga negara.

“Kita tidak mengerti mengapa pejabat seolah-olah menghindari tanggung jawab dan sulit untuk dihubungi. Padahal, informasi yang mereka miliki sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada publik dan memastikan kasus ini dapat ditangani dengan baik,” ujar Siti Aisyah.

Publik mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Refly dapat segera turun tangan untuk mengatasi situasi ini dan memastikan bahwa setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. (Tim PPWI OKI/Red)

Memuat judul...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *