Tintainformasi.com, Bandar Lampung – Dewan Pengurus Pusat Konsorsium Pengawasan Audit Independen Republik Indonesia (DPP KPAI-RI) melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata dalam merespons persoalan banjir yang terus merugikan masyarakat.
Ketua DPP KPAI-RI, M. Yunus, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan aksi jilid II dengan kekuatan massa yang lebih besar apabila pemerintah daerah tetap tidak memberikan tanggapan serius terhadap tuntutan masyarakat.
Menurutnya, sikap diam pemerintah dalam menghadapi persoalan banjir menunjukkan lemahnya kepekaan terhadap penderitaan warga yang terus terdampak setiap kali hujan turun.
“Sampai hari ini kami belum melihat adanya respons nyata yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab keresahan masyarakat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kami akan memperbesar gelombang aksi sebagai bentuk tekanan moral agar pemerintah tidak terus menutup mata terhadap penderitaan warga,” tegas M. Yunus.
Ia menilai, persoalan banjir yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, sebab dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kerugian materi hingga terganggunya aktivitas warga.
DPP KPAI-RI menegaskan bahwa seluruh langkah perjuangan akan tetap berjalan dalam koridor hukum dan dilakukan secara tertib. Namun demikian, pihaknya memastikan tidak akan tinggal diam apabila aspirasi masyarakat terus diabaikan oleh pemerintah daerah.
Melalui rencana aksi lanjutan tersebut, DPP KPAI-RI mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menunjukkan langkah konkret dalam penanganan banjir, sebelum kekecewaan masyarakat berkembang menjadi gelombang protes yang lebih besar.
Selain menyoroti pemkot bandar lampung dan pemrov lampung , DPP KPAI-RI juga memberikan perhatian serius terhadap peran yang dinilai minim dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai perpanjangan tangan di daerah Lampung .
Menurut M. Yunus, BBWS seharusnya memiliki peran penting dalam pengendalian banjir dan pengelolaan aliran sungai. Namun hingga saat ini masyarakat belum melihat langkah nyata yang mampu memberikan dampak langsung terhadap persoalan banjir yang terus berulang.
“Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung ( BBWS ) jangan hanya terlihat hadir pada urusan irigasi dan bendungan saja , tetapi lemah ketika masyarakat menuntut solusi banjir. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian PUPR, BBWS harusnya berguna dan menunjukkan kerja nyata. Jika persoalan banjir terus terjadi tanpa penanganan serius, wajar jika masyarakat mempertanyakan sejauh mana fungsi lembaga ini benar-benar berjalan,”
