Tintainformasi.com, Lampung Barat – Sebuah video berdurasi 47 detik tak sekadar viral—ia membuka borok yang lebih dalam. Rekaman yang memperlihatkan relawan SPPG memasak sambil berjoget sebagian tanpa perlindungan dasar (APD) kini menjadi sorotan tajam publik. Ini bukan lagi soal etika kerja. Ini soal keselamatan konsumsi masyarakat yang diduga diabaikan secara terang-terangan, (28/04/2026).
Penelusuran redaksi mengarah pada dugaan lokasi kejadian di SPPG Bumasya Cooking, Pasar Liwa, Lampung Barat. Dalam video tersebut, terlihat jelas sebagian relawan mengolah makanan tanpa sarung tangan, tanpa masker, bahkan tanpa penutup kepala. Standar dasar sanitasi yang seharusnya wajib justru diperlakukan seperti hal remeh.
Dapur yang semestinya steril berubah menjadi panggung hiburan. Aktivitas memasak yang menyangkut hajat hidup orang banyak dilakukan dengan sikap sembrono. Ini bukan kelalaian kecil ini potensi ancaman kesehatan publik.
Reaksi publik meledak. Warganet tak hanya mengecam perilaku individu, tapi mulai membongkar dugaan masalah yang lebih besar, lemahnya pengawasan dan bobroknya sistem kontrol di lapangan. Pertanyaan yang muncul sederhana tapi mengiris di mana pengawas? siapa yang bertanggung jawab? dan kenapa ini bisa terjadi secara terbuka?
Koordinator Masyarakat Independent GERMASI, Wahdi Syarif, angkat suara keras. Ia menyebut kejadian ini sebagai cerminan kegagalan sistemik, bukan sekadar keteledoran teknis.
“Ini bukan soal joget. Ini soal SOP dan sterilisasi yang di abaikan. Makanan itu dikonsumsi manusia, bahkan anak-anak. Kalau dari dapurnya saja sudah tidak higienis, ini jelas berisiko langsung pada kesehatan publik,” tegasnya.
Sorotan juga mengarah pada dugaan penggunaan anggaran operasional yang disebut berada di kisaran Rp. 3.000. Angka yang, menurut Wahdi, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar seperti masker dan penutup kepala.
“Kalau anggaran itu ada, ke mana larinya? APD paling sederhana saja tidak dipakai dengan benar. Ini bukan soal kekurangan dana ini soal kelalaian dan prioritas yang salah,” ujarnya tajam.
Tak berhenti di situ, ia juga mempertanyakan kompetensi relawan yang terlibat. Apakah mereka memiliki sertifikat penjamah makanan? Atau justru dibiarkan bekerja tanpa standar kelayakan?
“Ini harus dibuka terang. Kalau mereka tidak punya sertifikasi, berarti ada pembiaran serius dalam perekrutan dan pengawasan. Ini bukan main-main,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada satu pun klarifikasi resmi dari penyelenggara SPPG, Satgas Kabupaten, maupun Korwil. Ketiadaan respons ini justru mempertegas kesan pembiaran atau lebih buruk, ketidakmampuan mengendalikan sistem yang mereka kelola.
Peristiwa ini bukan insiden sepele yang bisa ditutup dengan klarifikasi normatif. Ini adalah sinyal keras bahwa standar sanitasi pangan bisa runtuh bukan karena tidak tahu tetapi karena tidak dijaga.
Dan ketika pengawasan lumpuh, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra program y ang dipertaruhkan adalah kesehatan bahkan keselamatan masyarakat. ( Red )
