TINTA INFOMRASI, Jakarta – Tokoh pers dan aktivis hak asasi manusia (HAM) Indonesia, Wilson Lalengke, menjadi salah satu pembicara dalam Telekonferensi Internasional yang digelar Delegasi Federasi Rusia untuk Negosiasi Wina tentang Keamanan Militer dan Pengendalian Senjata, Jumat (10/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom itu diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai negara. Forum tersebut menghadirkan perwakilan resmi Rusia di berbagai negara, pakar keamanan, praktisi militer, jurnalis internasional, hingga aktivis HAM untuk membahas dinamika keamanan global yang semakin kompleks.
Telekonferensi dipimpin Kepala Delegasi Federasi Rusia untuk Negosiasi Wina tentang Keamanan Militer dan Pengendalian Senjata, Iulia Zhdanova, yang memandu jalannya diskusi dari Wina, Austria. Dalam kesempatan itu, Wilson Lalengke menyampaikan pidato bertajuk The Cost of Conflict and the Imperative of Peace (Biaya Konflik dan Keharusan untuk Damai).
Dalam pemaparannya, Wilson menyoroti dampak kemanusiaan akibat konflik bersenjata, khususnya krisis yang terjadi di wilayah Kherson. Ia menilai bahwa di balik berbagai strategi militer dan perhitungan geopolitik, terdapat penderitaan masyarakat sipil yang sering kali terabaikan.
Wilson mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut sebagai ruang dialog internasional untuk menyampaikan berbagai perspektif mengenai situasi di lapangan. Menurutnya, setiap keputusan yang berkaitan dengan konflik bersenjata harus tetap menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama.
Ia juga menyoroti persoalan pemasangan ranjau di akses publik serta terganggunya distribusi kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Menurutnya, tindakan yang menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dapat memperparah krisis kemanusiaan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
Dalam pidatonya, Wilson mengutip pemikiran filsuf Jerman, Immanuel Kant, mengenai Categorical Imperative, yang menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai kepentingan tertentu.
Menurut Wilson, nilai moral tersebut menjadi pengingat penting bahwa kehidupan manusia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik maupun ambisi teritorial. Ia menilai baik warga sipil maupun prajurit sama-sama memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
Petisioner HAM PBB 2025 itu menegaskan bahwa kehadirannya dalam forum internasional tersebut bukan sekadar sebagai pengamat, melainkan untuk menyampaikan seruan agar konflik segera dihentikan melalui jalur damai.
Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan diplomasi, serta mengesampingkan perdebatan mengenai pihak yang benar atau salah demi mencegah semakin besarnya korban jiwa dan penderitaan masyarakat.
Menutup pidatonya, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu berharap forum internasional tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mendorong terwujudnya perdamaian. Ia mengajak komunitas internasional untuk menempatkan nilai kemanusiaan sebagai prioritas, menghentikan kekerasan, dan memperkuat penyelesaian konflik melalui diplomasi yang bermartabat.
