TINTA INFORMASI | LAMPUNG BARAT — Kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Puskesmas Buay Nyerupa, Kabupaten Lampung Barat, Tahun Anggaran 2025 senilai Rp379.264.000 memasuki babak baru. Seluruh paket pengadaan tersebut disinyalir menggunakan metode “dikecualikan” yang dinilai tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Alih-alih memberikan klarifikasi transparan, mantan Kepala Puskesmas Buay Nyerupa, Siti Mahdalena, memilih bungkam dan menghindar saat dikonfirmasi oleh awak media terkait bukti fisik pelaksanaan program.
Saat dimintai keterangan mengenai legalitas dan realisasi anggaran ratusan juta rupiah tersebut, Siti Mahdalena mengklaim bahwa kegiatan telah dilaksanakan. Namun, ketika awak media meminta transparansi berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dokumentasi foto kegiatan, daftar penerima PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi balita gizi buruk dan ibu hamil, hingga dasar hukum penggunaan metode “dikecualikan”, ia mendadak enggan merespons.
*”Saat ini saya sudah pindah ke Puskesmas Lombok,”*kilah Siti Mahdalena singkat saat dihubungi awak media.
Respons tertutup ini langsung memicu kecurigaan publik dan lembaga pengawas. Dalih kepindahan tugas dinilai sebagai upaya lari dari tanggung jawab administratif dan hukum atas pengelolaan anggaran negara yang berada di bawah kepemimpinannya dulu.
KWIP Lampung Barat Naik Pitam, Desak Inspektorat dan Kejari Turun Tangan
Sikap bungkam eks Kepala Puskesmas Buay Nyerupa ini membuat Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (KWIP) DPC Lampung Barat meradang. KWIP memastikan akan segera melayangkan laporan resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan, Inspektorat, hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat.
“Kalau memang sudah dilaksanakan, tunjukkan buktinya! Mana foto penyerahan PMT balita KEP? Mana daftar hadir ibu hamil KEK? Mana faktur alat BLUD? Kenapa metodenya dikecualikan? Alat kesehatan itu barang, bukan jasa advokat! Ini bukan jawaban seorang pejabat publik!” tegas Faisol, Ketua KWIP DPC Lampung Barat.
Faisol menegaskan bahwa mutasi atau kepindahan seorang pejabat tidak akan pernah menghapus tanggung jawab hukum. Sebagai mantan pimpinan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran TA 2025, Siti Mahdalena tetap wajib mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran terhadap Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Permendagri No. 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rincian 3 Paket Pengadaan Bermasalah di Puskesmas Buay Nyerupa
Berdasarkan data Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP), terdapat tiga paket anggaran janggal yang disorot tajam oleh KWIP Lampung Barat:
- Rp130.022.000 (Kode RUP: 57405541) – Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Menggunakan metode Dikecualikan).
- Rp113.522.000 (Kode RUP: 57405913) – BOK Gizi Masyarakat PMT Balita KEP (Metode Dikecualikan, dipecah menjadi 7 transaksi).
- Rp135.720.000 (Kode RUP: 59481138) – BOK Ibu Hamil dengan uraian rancu (Makan; Makan;), menggunakan metode Dikecualikan serta diumumkan terlambat hingga 5 bulan.
KWIP menduga kuat adanya permainan dalam alokasi dana BOK dan BLUD yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan stunting balita serta kesehatan ibu hamil di Kecamatan Sukau, Lampung Barat.
Desakan Pemeriksaan Menyeluruh
Melihat indikasi pelanggaran yang masif dan tertutupnya birokrasi di tingkat puskesmas, KWIP mendesak penegak hukum dan instansi berwenang untuk mengambil tindakan tegas:
- Inspektorat dan Dinas Kesehatan Lampung Barat diminta segera mengaudit ulang aliran dana BLUD dan BOK Puskesmas Buay Nyerupa TA 2025.
- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat didesak untuk memanggil dan memeriksa mantan Kepala Puskesmas Buay Nyerupa, Bendahara BOK, serta pihak-pihak terkait di Dinas Kesehatan.
Publik Lampung Barat kini menanti langkah nyata aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran publik demi kepentingan kesehatan masyarakat yang terabaikan. (**)
