MakassarSulawesi Selatan

Hartanto Boechori: Organisasi Lain Menggunakan Singkatan ‘PJI’ Dinilai Tidak Beretika

112
×

Hartanto Boechori: Organisasi Lain Menggunakan Singkatan ‘PJI’ Dinilai Tidak Beretika

Sebarkan artikel ini

Makassar, Tintainformasi.com —Diacara pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) di Sulawesi Selatan periode 2024-2028, Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori, dalam sambutannya mengatakan bahwa organisasi lain yang menggunakan singkatan ‘PJI’ dinilai tidak memiliki etika.

Akbar Hasan, S.Sos, dilantik sebagai Ketua DPD PJI Sulawesi Selatan. Pelantikan itu digelar di Ballroom Majapahit hotel Ramayana Makassar pada Kamis siang 27 Juni 2024, dihadiri Pejabat Gubernur Sulsel diwakili Kepala Dinas Kominfo Sulsel, perwakilan Forkompinda Sulawesi Selatan, Pangdam XIV Hasanuddin, Walikota Makassar, Bupati Maros, Polda Sulsel, Ditnarkoba Polda Sulsel, Polres, dan lain lain, serta sejumlah Pengurus Ormas di Sulsel.

Dalam sambutannya, dengan tegas Ketua Umum PJI Hartanto Boechori menyampaikan organisasi lain yang menggunakan singkatan ‘PJI’ yang dinilainya tidak beretika.

Baca Juga: Ketua Umum PJI Menyetujui Revisi UU Penyiaran

“Persatuan Jurnalis Indonesia disingkat PJI terdaftar/tercatat resmi di Negara dan di Dewan Pers sejak tahun 1998 dan kami juga pemegang hak merk PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia). Terlebih lagi Surat Resmi Dewan Pers kepada kami juga menegaskan, ‘PJI’ yang tercatat di Dewan Pers hanya PJI dibawah kepemimpinan saya,” jelas Tokoh Pers Nasional itu panjang lebar.

“Jadi tidak mungkin ada organisasi lain yang mempunyai legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan singkatan PJI,” tegas pimpinan tertinggi PJI kharismatik itu.

“Kalau mengaku organisasi jurnalis, beretika lah! Bila akan menggunakan singkatan ‘PJI’, tunjukkan legalitas kalian!” ujar Ketua Umum PJI dengan tegas.

Disampaikannya juga kepada para pemangku jabatan yang hadir bahwa jurnalis yang menjalankan amanah UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tidak dapat dipidana.

“Sengketa Pers adukan ke Dewan Pers atau ke PJI bila jurnalisnya anggota PJI. Kami akan memediasi semua pihak di Kantor Bid Humas Polda Sulsel,” jelas Ketua Umum PJI itu.

Prosesi pelantikan dan pengukuhan diisi penandatanganan berita acara serah terima stempel dan piagam pakta integritas serta piagam serah terima SK dan Panji PJI. Setelah semua persyaratan dilewati, puncak acara penyerahan berkas dan Panji PJI. Acara dilanjutkan penyerahan plakat kenang kenangan mewah kepada para tamu VVIP, pemangku jabatan yang hadir dan langsung dilanjutkan sesi foto bersama.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, Gubernur Sulawesi Selatan berpesan, Jurnalis memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas pemberitaan maka diharapkannya agar jurnalis menghadirkan informasi tanpa mengorbankan akurasi serta meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, menjunjung tinggi kode etik dan beritegritas.

Sedangkan Akbar Hasan sebagai Ketua pengurus DPD PJI Sulawesi Selatan menyampaikan tergetnya akan “mem-PJI-kan” seluruh jurnalis di 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan.

“Tahap awal ini anggota PJI Sulsel total masih 27 jurnalis, 24 diantaranya pimpinan media. Tetapi saya targetkan, tahun ini 24 Kabupaten Kota di Sulsel ini akan terbentuk DPC PJI.”, tekad Akbar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *