Tintainformasi.com, Lampung —
Oleh : Pinnur Selalau.
Tinggal menghitung hari pelantikan Gubernur terpilih, Bupati/walikota terpilih hasil Pilkada 2024 di Provinsi Lampung akan dilaksanakan, itu berarti pimpinan daerah baik tingkat Provinsi maupun Kebupaten/Kota akan beralih baik dari Penjabat maupun dari Bupati/Walikota yang habis masa jabatannya.
Tantangan dan hambatan bagi pimpinan daerah yang baru kedepan tidaklah mudah, apalagi akan mengikuti program dan cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta birokrasi yang efektif dan efesien mulai dari Pemerintah pusat hingga ke Pemerintah Daerah.
Penataan organisasi kepegawaian merupakan aspek krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Di Provinsi Lampung, upaya penataan ini perlu dilakukan, dimana Gubernur, Bupati/Walikota harus dapat mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi badan kepegawaian.
Perubahan regulasi ini agar terciptanya adaptasi terhadap kebutuhan dan tantangan zaman, seperti penyederhanaan birokrasi dan penyesuaian substansi organisasi. Namun, penting untuk mengkaji lebih dalam efektivitas penataan ini dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota.
Salah satu fokus penataan organisasi kepegawaian adalah penyederhanaan birokrasi. Hal ini bertujuan untuk memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Penyederhanaan ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya inefisiensi dan penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, penyederhanaan birokrasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan.
Selain penyederhanaan birokrasi, penataan organisasi kepegawaian juga memperhatikan penyesuaian substansi organisasi. Hal ini meliputi penyesuaian tugas dan fungsi setiap unit organisasi agar selaras dengan visi dan misi Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyesuaian ini juga bertujuan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi, sehingga tercipta sinergi dan koordinasi yang baik. Namun, penyesuaian substansi organisasi harus dilakukan secara cermat dan terukur agar tidak menimbulkan disorientasi di kalangan ASN.
Dalam konteks Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota yang dinamis, penataan organisasi kepegawaian juga harus responsif terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Pemanfaatan teknologi dalam manajemen kepegawaian, seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data kepegawaian. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepegawaian.
Meskipun berbagai upaya penataan telah dilakukan, evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengukur dampak penataan terhadap kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk ASN, masyarakat, dan pihak eksternal lainnya. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan penataan organisasi kepegawaian maupun penempatan SDM nya di masa mendatang.
Oleh karena itu, penataan organisasi kepegawaian di Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota di Lampung, harus terus berlanjut dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penataan ini harus didasari oleh prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan penataan yang baik, diharapkan terwujud aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas, yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkontribusi pada pembangunan Provinsi Lampung yang lebih baik.
Bandar Lampung, 02 Januari 2025.
Editor : Melia Efrianti S.H.
(Team.red)
