Jakarta

Menteri Desa Sebut Wartawan & LSM Pengganggu! PPWI: “Menteri KOBODAN, Copot Sebelum Rakyat Murka!”

29
×

Menteri Desa Sebut Wartawan & LSM Pengganggu! PPWI: “Menteri KOBODAN, Copot Sebelum Rakyat Murka!”

Sebarkan artikel ini

Tintainformasi.com, Jakarta — Pernyataan nyeleneh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Santosa, yang menyebut wartawan dan LSM sebagai “pengganggu desa” bak menyalakan api di tengah jerami kering. Dunia pers dan aktivis langsung bergolak, menuding Yandri sebagai pejabat gagal nalar yang tidak paham demokrasi!

Ketua PPWI Lampung, Husin Muchtar, geram bukan main. Ia menilai Yandri Santosa tidak hanya melecehkan profesi wartawan, tetapi juga menunjukkan ketidaktahuannya tentang peran pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Scroll Untuk Baca Artikel
ADVERTISEMENT

“Dia ini menteri atau preman kampung? Wartawan itu ada sejak zaman Nabi Nuh! Tanpa mereka, negara ini buta! Pernyataannya jelas merendahkan pers dan LSM yang justru berjuang demi rakyat tanpa gaji! Kami menuntut Pak Presiden Prabowo segera mencopot menteri seperti ini sebelum pemerintahannya runtuh oleh omongannya sendiri!” bentak Husin dengan nada tinggi.

MENTERI MELAWAN UNDANG-UNDANG? INI KRIMINAL!

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, lebih tajam dalam mengkritik. Menurutnya, ucapan Yandri bukan sekadar bentuk pelecehan, tapi juga bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal karena menghambat kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Menteri macam apa yang tidak paham hukum? Selevel pejabat negara berbicara ngawur! Ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum! Uang rakyat seharusnya untuk pejabat yang bekerja, bukan untuk orang yang asal bunyi!” kecam Wilson dengan nada tajam.

Tak hanya itu, Wilson menuding Dewan Pers sebagai salah satu biang keladi yang membuat wartawan sering dilecehkan oleh pejabat publik. Ia bahkan menyerukan pembubaran lembaga tersebut.

PRABOWO DI UJUNG TANDUK: AKANKAH IA BERTINDAK ATAU DIAM?

Pernyataan kontroversial ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo Subianto. Apakah ia akan membiarkan kabinetnya diisi pejabat yang merendahkan pers dan aktivis? Ataukah ia akan bertindak tegas demi menjaga kredibilitas pemerintahannya?

Rakyat kini menunggu! Jika Prabowo diam, bukan tidak mungkin kepercayaan terhadap pemerintahannya mulai runtuh sejak awal. Semua mata tertuju ke Istana, menanti keputusan yang akan menentukan nasib demokrasi di negeri ini!

(Team.tinta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *