Oleh Herman Batin Mangku*
Tintainformasi.com, Lampung —REFORMASI 1998 tidak hanya menggulingkan rezim, tetapi juga mengubah makna kekuasaan. Dari sesuatu yang tertutup, jadi terbuka. Dari elitis, jadi elektoral. Sejak itu, siapa pun bisa bercita-cita menjadi pemimpin — entah berangkat dari bawah, keluarga penguasa, atau kekuatan modal yang bekerja senyap di balik layar.
Demokrasi memang tidak pernah menjanjikan kualitas, ia hanya menyediakan kesempatan. Soal apakah kesempatan itu melahirkan kepemimpinan atau sekadar kekuasaan, sejarah telah mencatat “anak ingusan” saja bisa jadi pemimpin, gak perlu wawasan, cukup lulusan kursus luar negeri, hanya dengan kekuatan modal dan kekuasaan.
Di tingkat lokal, Lampung adalah salah satu laboratorium demokrasi yang menarik. Di provinsi ini, kita menyaksikan bagaimana kepemimpinan tumbuh dari kerja panjang—sekaligus bagaimana kekuasaan diwariskan lewat nama, jejaring, dan simbol. Keduanya hidup berdampingan, saling bertarung dan kadang bersekutu.
Pilkada 2029 memang masih jauh dari kalender. Namun dalam politik, jarak waktu sering kali menipu dan membuat terlena di empuknya kursi kekuasaan. Pemenang Pilkada Serentak 2024 sejatinya sudah memulai hitung mundur. Jangan sampai terus terlena bulan madu atau euforia kemenangan.
Bagi para kepala daerah satu periode, 2029 adalah momentum naik kelas. Bagi yang berada di lingkar elite, ia adalah ajang pembuktian. Bagi publik, ia adalah ujian apakah demokrasi masih layak dipercaya bisa menuju perubahan yang lebih baik. Beberapa tokoh mulai terlihat berpeluang bertahan dan naik kelas. Mereka juga sudah punya modal partai.
Nama Eva Dwiana nyaris tak terpisahkan dari narasi kekuasaan di Kota Bandarlampung selama lebih dari satu dekade. Ia bukan sekadar wali kota dua periode, melainkan simbol keberlanjutan kepemimpinan Herman HN yang panjang dan berjejak prestasi. Majelis Taklim Rachmat Hidayat telah kembali bergerilya dari masjid ke masjid menyegarkan ingatan publik.
Dalam politik lokal, kesinambungan sering kali lebih menjual daripada perubahan. Eva Dwiana memahami itu. Kunjungan ke daerah, penguatan relasi lintas kabupaten/kota, bangun ikon sana-sini, terjun hingga gang-gang sempit, ngecek got mampet, hingga narasi keluarga yang terus dirawat, menandai bidikannya jelas: panggungnya pascadua periode wali kota adalah provinsi.
Diperkuat, ketika Herman HN menyatakan tidak lagi berambisi menjadi kepala daerah dan memilih mengonsolidasikan NasDem Lampung sekaligus berniat menuju Senayan dari Dapil II pada Pileg 2029, pesan politiknya terbaca gamblang. Padahal, Herman HN pernah menjadi cagub tertinggi elektibilitasnya cuma selalu kalah tajir dengan beking kompetitor kala itu.
Baginya, sepertinya, kekuasaan tidak ditinggalkan, hanya didistribusikan. Makin klop, ketika keliling daerah menemui konstituennya, sang suami yang baik ini rajin mempertegas bahwa Eva Dwiana yang wali Kota Bandarlampung itu adalah istrinya. Padahal, siapapun sudah tahu. Mulai jualan?
Putrinya, Rahmawati Herdian kelahiran 19 Desember 1996 mampu melenggang ke Senayan dengan suara tertinggi (94.1333) memperlihatkan satu hal penting: memori politik publik masih berpihak pada nama besar sang ayah yang dipertegas lewat tagline benner kampanyenya yang laris manis: Anak Kandung Herman HN.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah Eva Dwiana yang masih gesit pada usia 55 tahun ini (25 April 1970) mampu maju Pilgub 2029, melainkan apakah publik Lampung siap memperluas mandat politik keluarga ini ke tingkat provinsi dan sang putri menggantikan posisi keduanya memimpin Kota Bandarlampung? Hasil karya terus ditabur, benner telah menyebar sejak dini hingga flyover.
HANAN A ROZAK
Kekuatan Senyap
Hanan A. Rozak adalah tipe politisi yang jarang gaduh, tetapi selalu hadir di ruang-ruang penentuan. Sebagai anggota DPR RI dan menggenggam Partai Golkar Lampung, ia menguasai satu hal yang krusial dalam Pilgub Lampung: peta kekuatan politik serta kemungkinan bergerak kembalinya potensi “kekuatan” finansial di belakang layar.
Jejaknya yang sontak dari birokrat jadi bupati Tulangbawang — wilayah perkebunan tebu terbesar milik Sugar Grup Companies (SGC) — membuktikan kemampuannya memahami cara kerja koalisi, dinamika elite, dan ritme kompromi. Bisa jadi Pilgub 2029 adalah pemilihan yang tertunda baginya.
Jelang Pilgub 2024, Hanan A. Rozak sempat melakukan sosialisasi besar-besaran bertabur “Bintang Pantura”.Desas-desusnya, biayanya puluhan miliar rupiah. Jangan tanya darimana, tugas Bawaslu Lampung. Sayang, ketika masih ngebut-ngebutnya, rem mendadak tak ikut Pilgub 2024. Ada kekuatan senyap menundanya ikut pilgub?
Cukup terhibur, dirinya terpilih jadi anggota DPR RI bahkan memegang kendali Golkar Lampung. Tak ada jeda, belum dilantik pun sudah konsolidasi sana-sini agar partainya paling jago di Pemilu 2029. Setelah dilantik, kerja politik makin giras dan tebar benih (suara) kepada para petani se-Lampung.
Pilgub tidak hanya dimenangkan di ruang tertutup. Ia dimenangkan di ruang publik, di kepala pemilih yang membutuhkan figur, bukan sekadar fungsi. Jika Hanan mampu mentransformasikan dirinya dari “politisi parlemen” menjadi “figur kepemimpinan daerah”, ia bisa menjadi kandidat serius bagi lawan-lawan politiknya. Jika tidak, ia akan tetap menjadi king maker — bukan king.
JIHAN NURLELA
Regenerasi yang Masih Diuji
Jihan Nurlela kelahiran 22 April 1994, 25 tahun, masih sangat belia ketika terpilih dengan suara luar biasa, terbanyak, 810.373 suara, anggota DPD DPR RI pada Pileg 2019. Pada Pileg 2024, suaranya bertambah jadi 910.318 suara. Baru duduk kembali di Senayan, di usia 31 tahun, dia “tergoda” jadi wakil gubernur Lampung.
Sebagai wakil gubernur, Jihan Nurlela membawa simbol yang kuat: perempuan, muda, dan representasi generasi baru. Dalam lanskap politik yang masih didominasi figur lama, simbol ini bernilai.Namun simbol tidak cukup. Posisi wakil sering kali menjerat: terlalu dekat untuk berbeda, terlalu jauh untuk berkuasa.
Latar belakangnya dari keluarga NU ditambah kakaknya, Mantan Wagub Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) setidaknya ikut memengaruhi manuvernya dari seseorang yang baru memulai profesinya sebagai dokter jadi politisi. Dengan suara terbanyak ditambah kakaknya ketua PKB Lampung jadilah “barang” ini.
Terbuka, Jihan kelak mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung pada Pilgub 2029. Apalagi, dirinya lebih “lincah” dari kakaknya dalam menjalankan aktivitas sebagai wagub. Tantangan Jihan adalah membangun identitas politik yang otonom, tanpa harus berhadap-hadapan secara frontal dengan gubernur.
Jika ia berhasil memanfaatkan jabatan sebagai ruang pembuktian — bukan sekadar pelengkap — Jihan bisa menjadi alternatif yang relevan bagi pemilih yang jenuh dengan politik lama. Bagaimana rakyat Lampung, sudah siapkah kemungkinan dipimpin wanita muda?
RADITYO EGI
Momentum Politik
Ganteng, muda, dan keluarga mertua pemegang kendali DPP PAN mengubah karirnya dari pengusaha jadi bupati Lampung Selatan, daerah asal istrinya. Peluangnya menuju kursi gubernur Lampung: pengalaman bupati, jaringan keluarga politik, dan mesin partai
Nama Radityo Egi Pratama kian relevan dalam bursa calon gubernur Lampung. Selain menjabat Bupati Lampung Selatan, wilayah strategis gerbang Sumatra, Adityo kini berada pada simpul kekuasaan politik yang jarang dimiliki kepala daerah seusianya: pertautan antara kekuasaan lokal, struktur partai, dan jaringan elite nasional.
Lampung Selatan bukan daerah biasa. Ia adalah simpul logistik nasional, kawasan industri, pintu arus manusia dan barang Jawa–Sumatra. Pengalaman memimpin wilayah dengan kompleksitas tinggi ini memberi Adityo modal administratif yang relevan untuk naik ke level provinsi.
Peluangnya juga semakin terbuka bukan semata soal kinerja, melainkan konstelasi politik keluarga dan partai yang menguat secara simultan. Terpilihnya kakak ipar Adityo sebagai Ketua DPW PAN Lampung menjadi faktor politik signifikan. PAN bukan partai kecil di Lampung. Ia memiliki basis tradisional, kaderisasi kuat, dan pengalaman.
Dengan kepemimpinan DPW yang berada dalam lingkar keluarga politik, Radityo mendapatkan akses langsung terhadap mesin partai tingkat provinsi—sesuatu yang kerap menjadi kendala utama kepala daerah muda ketika hendak naik kelas.
Lebih jauh, posisi Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum DPP PAN, yang juga mertua A
Radityo, menempatkan sang bupati pada jalur komunikasi vertikal yang sangat kuat: dari kabupaten, provinsi, hingga pusat kekuasaan nasional.
Dalam realitas politik Indonesia, relasi semacam ini bukan anomali. Ia adalah modal kekuasaan — selama mampu diterjemahkan menjadi kerja politik yang efektif dan tidak sekadar simbol kekerabatan.
Tentu saja, faktor keluarga ini berpotensi menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, publik Lampung semakin kritis terhadap praktik dinasti politik. Di sisi lain, pemilih juga realistis: akses ke pusat kekuasaan sering kali dipandang sebagai jalan pintas percepatan pembangunan daerah.
Tantangan Radityo adalah menggeser persepsi bahwa kedekatannya dengan elite PAN bukan soal privilese keluarga, melainkan jaminan efektivitas lobi anggaran, investasi, dan program strategis nasional untuk Lampung.
Jika gagal membangun narasi ini, isu dinasti bisa menjadi beban elektoral. Namun jika berhasil, Adityo justru bisa tampil sebagai figur yang “punya pintu langsung ke Jakarta”.
Dengan dukungan struktural PAN yang kuat, problem utama Adityo kini bukan lagi soal kendaraan politik, melainkan narasi kepemimpinan provinsi.
Pilgub Lampung menuntut visi yang melampaui kabupaten: Lampung sebagai hub pangan nasional, penguatan pelabuhan dan logistik, hilirisasi pertanian dan perkebunan, serta pembangunan manusia yang mengurangi ketimpangan pesisir–pedalaman.
Di titik ini, dukungan Zulkifli Hasan sebagai tokoh nasional bisa menjadi keunggulan strategis—asal tidak menjadikan Adityo sekadar “representasi keluarga PAN”, tetapi pemimpin daerah dengan agenda konkret.
Peluang Radityo Egi Pratama sebagai calon gubernur Lampung tergolong serius dan terukur, bukan sekadar wacana.
Namun politik Lampung selalu dinamis. Mesin partai kuat harus dibarengi kinerja nyata, keberanian politik, dan visi yang meyakinkan publik lintas basis sosial.
Jika itu terpenuhi, Radityo bukan hanya kuda hitam — ia bisa menjadi salah satu poros utama Pilgub Lampung mendatang.
Jika tidak, ia akan tercatat sebagai figur dengan semua modal, tetapi kehilangan momentum.
UMAR AHMAD
Satrio Piningit
Kader mumpuni PDIP Lampung, Umar Ahmad telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin daerah dengan konsistensi kebijakan. Tubaba yang dahulu identik dengan bentangan kebun karet dan keterisolasian kawasan, perlahan berubah menjadi kabupaten dengan identitas ruang publik yang kuat. Konsep kota berbasis budaya, arsitektur lokal, serta penataan kawasan yang berorientasi pada pariwisata menjadi warisan kebijakan yang paling sering dikaitkan dengan namanya.
Transformasi Tubaba tidak terjadi secara instan. Ia dibangun melalui pendekatan birokrasi yang tertib, perencanaan jangka menengah yang jelas, serta keberanian mengambil risiko politik—sesuatu yang tidak selalu dimiliki kepala daerah. Dalam konteks ini, Umar Ahmad sering dipersepsikan sebagai teknokrat-politisi: kuat di tata kelola, cukup tenang dalam komunikasi, dan minim manuver populis.
Di titik inilah Umar Ahmad menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Keberhasilan membangun Tubaba belum otomatis terbaca sebagai solusi untuk problem Lampung secara keseluruhan. Publik provinsi membutuhkan gambaran yang lebih luas: apa visi Umar Ahmad untuk Lampung lima hingga sepuluh tahun ke depan? Apa tawarannya dalam isu pertanian, jalan rusak, konflik agraria, pendidikan, dan lapangan kerja?
Secara elektoral, Umar Ahmad memiliki basis loyalis yang solid di wilayah Tulangbawang Barat dan sekitarnya. Ia juga relatif mudah diterima lintas segmen—tidak terlalu elitis, tetapi juga tidak terjebak gaya populisme murahan. Ini menjadi modal penting dalam membangun koalisi politik. Namun, modal ini harus diperluas menjadi daya tarik lintas generasi dan lintas daerah, terutama di kawasan perkotaan dan pesisir yang memiliki karakter pemilih berbeda.
Tantangan lain adalah soal visibilitas politik. Dibandingkan figur-figur yang aktif di panggung nasional atau memiliki eksposur media tinggi, Umar Ahmad cenderung low profile. Dalam iklim politik yang semakin visual dan digital, sikap ini bisa menjadi pedang bermata dua: dipandang dewasa dan matang, tetapi juga berisiko tenggelam di tengah hiruk-pikuk wacana.
Pilgub 2029 akan menuntut lebih dari sekadar catatan keberhasilan masa lalu. Ia menuntut kemampuan merangkai cerita besar tentang masa depan Lampung—cerita yang mampu menggerakkan emosi, rasionalitas, dan harapan publik sekaligus.
Umar Ahmad memiliki fondasi yang kuat untuk itu. Pertanyaannya tinggal satu: apakah ia siap melampaui citra “bupati berhasil” menjadi “pemimpin provinsi dengan visi besar”?
Jika iya, maka Pilgub 2029 bisa menjadi panggung paling menentukan dalam perjalanan politiknya. Jika tidak, stabilitas yang ia tawarkan bisa kalah oleh figur lain yang lebih berani memainkan imajinasi publik. Kalah sebelum bertarung pada Pilgub 2024 jadi pelajaran yang siapa tahu sekadar “ketertundaan” memimpin Lampung.
Terpilihnya Winarti yang gagal terpilih periode kedua bupati Tulangbawang sebagai ketua PDIP Lampung bisa jadi modal awal tiket bagi Umar Ahmad yang sudah dianggap “anak” oleh Purwanti Lee, bos besar SGC. Rumor lamanya, dirinya “satrio peningit” yang disiapkan buat melanjutkan kepemimpinan gubernur termuda pada masanya kelahiran 20 Juli 1980 yang juga dari keluarga SGC: Muhammad Ridho Ficardo (2014-2019).
RAHMAT MIRZANI DJAUSAL
Semua Peluang Masih di Dirinya
Sebagai gubernur saat ini, Rahmat Mirzani Djausal tetaplah berada pada posisi paling berpeluang kembali memenangkan kontestasi Pilgub Lampung 2029. Jelang setahun kepemimpinan ketua Partai Gerindra Lampung ini, Sang Bumi Ruwa Jurai kondusif, pemerintahan dan rakyatnya, persoalan-persoalan tersolusi, visi-misinya terang.
Ketika Pilgub Lampung 2024, dirinya sukses mendulang 82,7 persen atau sekitar 3.300.681 pemilih yang menjadi legitimasi kuat terhadap sosoknya. Sosoknya yang cerdas, ramah, egaliter, relejius makin memikat hati masyarakat Lampung.
Janjinya juga ditepati, walau ketika baru menerima estafet kepemimpinannya harus “cuci piring” dengan kas cuma Rp400 miliaran dengan warisan utang Rp1,8 triliun gubernur muda ini berhasil meningkatkan 52 ruas jalan dengan total panjang 66,209 km serta 52 jembatan.
Telah terbukti, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintahannya mulai menunjukkan arah kerja yang terukur. Prestasi ini mungkin belum spektakuler, tetapi dalam konteks fiskal yang cekak, capaian tersebut menunjukkan pilihan kebijakan yang realistis: memperbaiki yang paling mendesak, bukan menjanjikan yang berlebihan.
Untuk tahun berjalan, Mirza mendorong percepatan akses Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang, yang diproyeksikan menjadi nadi ekonomi baru bagi distribusi logistik dan industri Lampung.
Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
Di sektor pendidikan, kebijakan yang diambil menyentuh langsung keresahan masyarakat. Uang komite dan pungutan yang memberatkan orangtua siswa dihapuskan di sekolah-sekolah negeri.
Ribuan ijazah yang sempat tertahan akibat persoalan administrasi berhasil dikembalikan kepada para lulusan—sebuah langkah kecil, tetapi berdampak besar bagi masa depan generasi muda.
Tak berhenti di situ, pemerintah provinsi juga membuka akses penempatan tenaga kerja ke Jepang, sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Lampung di tingkat global. Wacana lain, tenaga kerja ke Timur Tengah.
Pada bidang kebudayaan, Mirza menegaskan identitasnya sebagai pemimpin yang tumbuh dari akar budaya Lampung. Sejak memasuki Mahan Agung, ia menggelar prosesi adat “ngantak Gubernur Buka Belangan” (membuka pintu rumah), menyatukan simbol budaya.
Dalam delapan bulan, Mirza telah mengukir jejak yang bisa jadi semakin memperkuat kepercayaan publik. Satu periode adalah waktu yang singkat sekaligus menentukan. Publik Lampung akan menilai bukan dari retorika, melainkan dari hal-hal mendasar: pendapatan daerah, infrastruktur, ketimpangan wilayah, dan keberanian menata birokrasi.
Pilgub 2029 bukan hanya tentang siapa yang maju, tetapi tentang siapa yang bekerja hari ini. Kekuasaan bisa diwariskan, jaringan bisa dibeli, citra bisa dibangun. Tetapi kepercayaan publik, hanya tumbuh dari konsistensi. Lampung tidak kekurangan calon pemimpin. Yang masih langka, pemimpin yang bukan sekadar hendak berkuasa. Kata TS-nya, jika sudah ada yang baik kenapa harus coba-coba?
Sama dengan Adityo Egi Pratama, Rahmat Mirzani Djausal memiliki akses kekuasaan nasional lewat partainya yang kini memegang kekuasaan di negeri ini. Akses ke pusat kekuasaan sering kali dipandang sebagai jalan pintas percepatan pembangunan daerah
PENUTUP
Pilgub 2029 bukan sekadar soal siapa paling dikenal, paling kaya, atau paling dekat dengan elite. Ia adalah akumulasi dari kerja hari ini. Rakyat Lampung semakin kritis; memori publik semakin panjang. Mereka yang serius menatap kursi gubernur seharusnya sudah mulai bekerja, bukan sekadar bergerak.
Karena pada akhirnya, kekuasaan boleh diwariskan, tetapi kepercayaan tidak pernah bisa dipaksakan. Empat tahun lagi waktu yang bakal terasa sebentar untuk Pilgub 2025. Siapa yang berminat pastinya sudah pasang kuda-kuda, minimal bisikin niatnya dulu geh ke Helo Lampung!
- Pemred Club
Memuat judul...
