TINTA INFORMASI – Lampung Barat – Maraknya penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite secara eceran dengan harga mencapai Rp15.000 per liter di sejumlah warung di Kabupaten Lampung Barat menuai sorotan. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk aktivitas sehari-hari.
Menanggapi persoalan tersebut, Boimin, aktivis penggerak sosial Lampung Barat, mendesak DPRD Kabupaten Lampung Barat untuk segera turun ke lapangan dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna mengungkap penyebab tingginya harga Pertalite eceran yang jauh melampaui ketentuan pemerintah.
Diketahui, Harga Eceran Tertinggi (HET) Pertalite yang ditetapkan pemerintah saat ini berada di angka Rp10.000 per liter. Namun di lapangan, masyarakat harus membeli BBM tersebut dengan harga mencapai Rp15.000 per liter, atau lebih tinggi Rp5.000 dari harga resmi.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan kelangkaan BBM, tetapi sudah menyangkut penegakan aturan dan pengawasan distribusi. Kalau warung-warung bisa menjual Pertalite sampai Rp15 ribu per liter, berarti ada persoalan yang harus ditelusuri dari hulu hingga hilir. DPRD harus segera memanggil pihak Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meminta penjelasan,” tegas Boimin.
Menurutnya, tingginya harga Pertalite eceran berpotensi mengindikasikan adanya penyimpangan dalam rantai distribusi BBM bersubsidi. Karena itu, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan agar subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Boimin juga menyampaikan bahwa pihaknya yang tergabung dalam organisasi POrsal akan segera melayangkan surat resmi kepada Ketua DPRD Lampung Barat, khususnya Komisi II yang membidangi urusan perekonomian dan perdagangan. Dalam surat tersebut, POrsal meminta DPRD segera melakukan sidak ke sejumlah lokasi yang diduga menjual Pertalite dengan harga di atas ketentuan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap laporan tersebut, POrsal mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti berupa foto, dokumentasi penjualan, serta keterangan warga yang membeli Pertalite dengan harga Rp15.000 per liter. Bukti-bukti tersebut nantinya akan dilampirkan dalam laporan resmi yang disampaikan kepada DPRD.
“Kami meminta aparat terkait menelusuri dari SPBU atau agen mana BBM itu berasal. Jangan sampai subsidi yang seharusnya membantu masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan berlebih,” lanjutnya.
Sementara itu, sejumlah warga mengaku keberatan dengan tingginya harga Pertalite eceran. Mereka berharap pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait segera mengambil langkah konkret agar harga BBM bersubsidi kembali sesuai ketentuan dan mudah diakses masyarakat.
Warga juga berharap sidak dapat segera dilakukan sebelum harga semakin tidak terkendali. Mereka menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat dan membuat program subsidi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. (Hd)
