TINTA INFORMASI, METRO – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI mendadak kehilangan taji setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) membongkar kebobrokan finansial Pemerintah Kota Metro. Di balik label opini “bersih” tersebut, BPK RI melempar bom fakta melalui LHP Nomor 42A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026: Pemkot Metro justru mengalami krisis keuangan hebat dengan ketidakcukupan dana belanja sebesar Rp40,79 miliar dan menanggung total kewajiban jangka pendek hingga Rp116,77 miliar.
Kondisi kas daerah per 31 Desember 2025 bahkan berada di titik nadir yang sangat membahayakan.
Kas Daerah Menyusut Drastis, Utang Belanja Melonjak
Keuangan Pemkot Metro kini membentur dinding. Saldo Kas di Kas Daerah anjlok secara fantastis dari Rp8,75 miliar pada akhir 2024 menjadi hanya Rp390,39 juta pada akhir 2025. Sebaliknya, utang belanja justru membengkak tajam:
Indikator Keuangan Tahun 2024 Tahun 2025 Perubahan / Tren Saldo Kas Daerah Rp8,75 Miliar Rp390,39 Juta Menyusut 95,5% Utang Belanja Rp95,15 Miliar Rp114,36 Miliar Naik 20,19% (+Rp19,21 M) Kewajiban Jangka Pendek – Rp116,77 Miliar Menumpuk SiLPA Rp26,02 Miliar Rp4,63 Miliar Anjlok 82,18% Defisit/Defisit Dana – Rp40,79 Miliar Tidak Cukup Dana Belanja
Angka ketidakcukupan dana Rp40,79 miliar tersebut bahkan sudah memperhitungkan kalkulasi masuknya Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Lampung sebesar Rp68,93 miliar. Tanpa kalkulasi DBH tersebut, postur anggaran Pemkot Metro dipastikan runtuh.
Struktur Belanja Nir-Manfaat: Porsi Operasi Dominan
Ketimpangan membesar saat membedah alokasi APBD Pemkot Metro yang mencapai target Rp1,07 triliun. Pemkot Metro menggelontorkan Belanja Operasi hingga Rp937,35 miliar (96,75% realisasi), sedangkan Belanja Modal hanya menyerap Rp129,71 miliar (83,15%).
Dominasi Belanja Operasi memicu ancaman serius bagi publik. Pemerintah menguras hampir satu triliun rupiah untuk operasional, namun kas daerah terkuras habis dan kewajiban membengkak. Publik berhak menuntut rincian transparansi anggaran:
- Berapa porsi pasti untuk belanja pegawai dan perjalanan dinas?
- Apakah seluruh belanja barang dan jasa senilai Rp114,36 miliar tersebut sudah berpindah tangan secara sah?
- Sejauh mana alokasi raksasa tersebut memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga Metro?
Alarm Fiskal Berbunyi: Opini WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi
Banyak pihak keliru mengartikan opini WTP sebagai jaminan tata kelola yang sempurna. WTP hanyalah penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan secara administratif, bukan indikator kesehatan kas atau efisiensi anggaran.
Penurunan SiLPA sebesar 82,18% yang berbarengan dengan melambungnya utang jangka pendek membuktikan bahwa Pemkot Metro sedang memaksakan komitmen belanja di luar batas kemampuan finansialnya.
Pemkot Metro harus segera menghentikan pemborosan dan mengevaluasi total manajemen anggarannya. Tanpa disiplin fiskal dan transparansi pembayar kewajiban, Pemkot Metro hanya sedang menunda bom waktu yang akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya. Alarm krisis fiskal telah berbunyi nyaring; kini masyarakat menunggu tindakan nyata dan pertanggungjawaban tegas dari para pemangku kebijakan. (red)
