TINTA INFORMASI, KOTABUMI – Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (FHIS UMKO) menggelar aksi demonstrasi, Kamis (3/9/2026). Mereka mempertanyakan sikap kampus terkait pengembalian uang field trip dan pelaksanaan KKN Tematik yang dinilai tidak sejalan dengan komitmen yang sebelumnya disampaikan kepada mahasiswa dan orang tua.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu berlangsung di Gedung FHIS UMKO. Dengan membawa poster, pengeras suara, serta sejumlah tuntutan, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan pihak kampus.
Nada protes mahasiswa terdengar keras. Mereka menilai persoalan ini bukan sekadar soal nominal uang, melainkan menyangkut komitmen, transparansi, dan kepercayaan mahasiswa terhadap institusi pendidikan.
Mahasiswa menyebut pihak kampus telah mengingkari sejumlah poin yang mereka klaim disepakati dalam pertemuan pada 8 Juli 2026.
Ada tiga tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut.
Pertama, mahasiswa meminta uang pembayaran field trip dikembalikan 100 persen.
Kedua, mereka meminta KKN Tematik ditiadakan atau setidaknya seluruh biaya KKN dihapuskan.
Ketiga, mahasiswa mendesak adanya transparansi penggunaan dana field trip yang menurut mereka telah disetorkan kepada pihak ketiga, TAMPIA GRUP.
“Kami bukan peminta-minta. Kami mahasiswa yang membayar. Kami hanya meminta kampus menepati omongannya sendiri,” tegas Koordinator Lapangan, M. Affan Raditthia, dalam orasinya.
Janji 8 Juli Dipertanyakan
Salah satu titik persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa adalah pertemuan pada 8 Juli 2026.
Mahasiswa mengklaim, dalam pertemuan yang melibatkan orang tua mahasiswa di UMKO, Wakil Dekan dan Kaprodi menyampaikan bahwa uang field trip akan dikembalikan 100 persen.
Bagi mahasiswa, pernyataan tersebut bukan sekadar obrolan biasa. Sebab, mereka kemudian menjadikan pernyataan itu sebagai dasar untuk mempertanyakan keputusan kampus ketika kebijakan yang muncul belakangan ternyata berbeda.
Pada hari yang sama, mahasiswa juga mengklaim berlangsung pertemuan di Palembang yang dihadiri Wakil Rektor II, Wakil Dekan, dan Kaprodi.
Menurut mahasiswa, dalam pertemuan tersebut kampus menyampaikan komitmen untuk meniadakan KKN atau setidaknya menghapus biaya KKN sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada mahasiswa.
Namun, ketika persoalan itu kembali mencuat dalam aksi demonstrasi, mahasiswa justru berhadapan dengan keputusan yang berbeda.
Di sinilah persoalan kemudian menjadi semakin panas.
Kampus Bertahan, Mahasiswa Menolak
Dekan FHIS UMKO, Dr. Didiek Mawardi, M.H., menyatakan pihak kampus tidak dapat mengembalikan uang mahasiswa dengan sejumlah pertimbangan.
Kampus juga tetap meminta mahasiswa mengikuti KKN Tematik dengan alasan akademis.
Pernyataan tersebut langsung mendapat penolakan dari massa aksi.
Mahasiswa menilai keputusan tersebut sepihak dan tidak mencerminkan komitmen yang sebelumnya mereka klaim telah disampaikan kepada mahasiswa maupun orang tua.
Bagi mahasiswa, persoalannya sederhana: jika memang pernah ada komitmen, mengapa keputusan akhirnya berubah?
Jika ada alasan yang membuat kampus tidak dapat memenuhi janji tersebut, mahasiswa meminta penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar keputusan yang disampaikan setelah mahasiswa membayar.
Para wali mahasiswa juga disebut turut mempertanyakan dan menolak keputusan kampus tersebut.
Dana Field Trip Jadi Sorotan
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah transparansi dana field trip.
Mahasiswa mempertanyakan keberadaan dan penggunaan dana yang disebut telah disetorkan kepada pihak ketiga, TAMPIA GRUP.
Mereka meminta kampus membuka informasi mengenai berapa dana yang telah terkumpul, kapan dana disetorkan, untuk keperluan apa, serta bagaimana mekanisme penggunaannya.
“Kami menuntut transparansi. Jangan sampai mahasiswa hanya diminta membayar, tetapi ketika mempertanyakan penggunaan dananya tidak mendapat penjelasan yang terang,” ujar Affan.
Desakan ini menunjukkan bahwa persoalan yang berkembang bukan lagi semata-mata mengenai apakah uang field trip dikembalikan atau tidak.
Ada pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana mahasiswa sebagai pihak yang membayar memperoleh hak untuk mengetahui bagaimana uang tersebut dikelola?
Apalagi, menurut mahasiswa, dana tersebut disebut telah berpindah kepada pihak ketiga. Karena itu, mereka meminta pihak kampus memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menyisakan ruang spekulasi.
Bukan Sekadar Soal Uang
Aksi mahasiswa FHIS UMKO memperlihatkan adanya persoalan kepercayaan yang mulai mengeras.
Mahasiswa tidak hanya mempermasalahkan nominal pembayaran. Mereka mempertanyakan konsistensi pernyataan pihak kampus, status komitmen yang pernah disampaikan, serta transparansi pengelolaan dana.
Di satu sisi, kampus memiliki alasan akademis untuk tetap menjalankan KKN Tematik. Namun di sisi lain, mahasiswa merasa memiliki dasar untuk menagih komitmen yang menurut mereka telah disampaikan sebelumnya.
Jika memang tidak ada perubahan keputusan, kampus tentu dituntut menjelaskan secara terang mengapa pernyataan sebelumnya berbeda dengan keputusan sekarang.
Sebaliknya, jika memang pernah ada kesepakatan atau komitmen yang kemudian berubah, publik tentu berhak mengetahui apa alasan perubahan tersebut dan siapa yang mengambil keputusan.
Sebab, di lingkungan perguruan tinggi, persoalan seperti ini tidak cukup diselesaikan dengan kalimat “tidak bisa”.
Mahasiswa membutuhkan penjelasan, dasar keputusan, dan transparansi.
Hingga aksi berlangsung, belum tercapai kesepakatan antara mahasiswa dan pihak UMKO. Massa aksi masih mendesak agar tuntutan mereka dipenuhi dan meminta persoalan pengembalian dana field trip, biaya KKN, serta penggunaan dana kepada pihak ketiga dapat dijelaskan secara terbuka.
Kini bola berada di tangan pihak kampus.
Jika memang tidak ada persoalan, buka datanya. Jika ada perubahan kebijakan, jelaskan dasarnya.
Dan jika memang pernah ada komitmen, mahasiswa berhak meminta alasan mengapa komitmen itu kini dipersoalkan.
Bagi mahasiswa, persoalannya bukan sekadar uang yang keluar dari kantong.
Ini soal kepercayaan yang jangan sampai ikut hilang bersama uang pembayaran.
