TINTA INFORMASI | BANDAR LAMPUNG — Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, H. Mukhlis Basri, mendorong mahasiswa untuk tetap menjaga independensi, idealisme, dan daya kritis dalam mengawal demokrasi serta kebijakan publik.
Pesan tersebut disampaikan Mukhlis saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Legislatif 2026 bertajuk “Dari Kampus ke Parlemen: Belajar Representasi, Legislasi, dan Pengawasan Publik” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), Selasa (27/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Mukhlis menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kekuatan moral sekaligus intelektual dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, ia meminta mahasiswa mempertahankan independensinya agar mampu menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan negara secara objektif, berbasis fakta, dan konstruktif.
“Mahasiswa harus menjaga independensi dan idealismenya. Jangan sampai ruang demokrasi kehilangan suara kritis dari kampus. Kritik terhadap pemerintah maupun parlemen merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi, sepanjang disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Mukhlis.
Selain membahas peran mahasiswa dalam demokrasi, mantan Bupati Lampung Barat dua periode tersebut juga membagikan pengalaman perjalanan politiknya. Ia menceritakan proses yang dilaluinya, mulai dari aktif dalam organisasi, mengabdi di daerah, hingga akhirnya menjadi anggota DPR RI.
Menurut Mukhlis, kepemimpinan tidak terbentuk secara instan. Sebaliknya, kepemimpinan tumbuh melalui proses panjang, pengalaman, serta kemampuan memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kepemimpinan diuji di daerah, bukan di panggung. Karena itu, mahasiswa harus memanfaatkan ruang organisasi dan akademik untuk membangun kapasitas, integritas, serta kepekaan terhadap persoalan rakyat,” katanya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Lampung, Mukhlis juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan parlemen. Menurutnya, mahasiswa dapat mengambil bagian dalam memastikan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan pelayanan publik, berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, demokrasi yang sehat membutuhkan hubungan yang terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga legislatif. Dengan keterbukaan tersebut, kritik dan aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian dari proses perbaikan kebijakan.
“Parlemen harus terbuka terhadap kritik, begitu pula pemerintah. Mahasiswa jangan kehilangan keberanian untuk menyampaikan aspirasi. Sebab, demokrasi yang baik bukan demokrasi yang sepi kritik, melainkan demokrasi yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mukhlis berharap Sekolah Legislatif FISIP Unila 2026 tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran politik bagi mahasiswa. Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan generasi muda yang memiliki integritas, independensi, kapasitas, serta komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat.
“Jaga idealisme, tingkatkan kapasitas, dan jangan pernah kehilangan keberpihakan kepada rakyat. Karena pada akhirnya, politik dan kekuasaan harus menjadi sarana pengabdian, bukan semata-mata tujuan,” pungkasnya. (**)
