Dana Alokasi Khusus(DAK)Th 2022 Untuk Program SPAM Dan SPALD Melalui PUPR Disinyalir Dimonopoli 

TINTA INFORMASI.COM, LAMPUNG UTARA — Demi membantu masyarakat yang kekurangan air bersih pemerintah meluncurkan program sistem penyediaan air minum(spam)dan sistem pengolahan air limbah domestik(spald)tidak tanggung tanggung pemerintah mengucurkan dana alokasi khusus (dak)sebesar Rp16 miliar namun sangat disayangkan proyek yang disalurkan di 18 desa yang disinyalir bermasalah Karena fakta nya dilapangan program tersebut di lapangan sangat minim akan keterbukaan informasi terhadap publik, dengan berbagai indikasi seperti tidak tersedia papan proyek dan papan informasi. Belum lagi diduga terjadi pengkondisian dalam pengadaan pipanisasi dan peralatan jambanisasi melalui oknum dinas PUPR setempat. Salah satu Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku pelaksana program tersebut menjelaskan, pihaknya bersama KSM yang lain diminta menandatangani surat pernyataan bahwa tidak mampu dalam pengadaan pipanisasi dan peralatan jambanisasi. “Kami dikumpulkan di dinas PUPR diminta agar pengadaan alat melalui beberapa perusahaan yang telah ditentukan dinas untuk dipilih tempat kami belanja, jadi kami tinggal bayar-bayar saja” jelas KSM yang minta dirahasiakan namanya. Dirinya juga mengaku dalam program SPAM maupun Jambanisasi anggaran hampir mencapai 70 persen pagu anggaran sehingga yang mereka kelola hanya sisanya. “Kami juga diminta setor 15 persen untuk pengamanan oleh oknum dinas PUPR, dengan alasan pengamanan media agar program itu bisa lancar,” pungkasnya. Terpisah salah satu keplaa desa menjelaskan,kami hanya sebatas mengetahui pengawasan dari pihak terkait sangat lemah dan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa. Menanggapi hal tersebut, Kasi Pengembangan SPAM PUPR Lampura sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengatakan, dirinya tidak mengetahui adanya pengkondisian pengadaan alat ke salah satu penyedia barang. “Yang saya tekankan kualitas barang harus sesuai spesifikasi dan belinya juga tidak disini, dan itu kewenangan KSM. Namun kalau mereka beli bersama-sama maka harga bisa jauh lebih murah,” jelas Suhardi, saat dikonfirmasi, Jumat (30/09/2022). Namun ketika ditanya terkait setoran pengamanan mencapai 15 persen dirinya enggan berkomentar. “Yang jelas tugas saya agar program itu berjalan baik dan saya ada keperluan jadi tidak bisa terlalu lama,” ujar Suhardi. Dari pantauan awak media di lapangan, program SPAM yang terdiri dari 18 Desa dengan total anggaran Rp11,7 miliar dan SPALD atau Jambanisasi 9 desa senilai Rp4,5 miliar terdapat beberapa yang desa tidak memasang papan proyek dan papan informasi.