TINTAINFORMASI.COM, BANDARLAMPUNG – LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (Lapakk) Provinsi Lampung mendesak APH mengusut tuntas adanya dugaan korupsi pada Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah provinsi Lampung (Bappeda) Provinsi Lampung.
Ketua Lapakk Lampung, Nova Hendra mengatakan, diduga permainan alias “kocok bekem” dalam belanja pengadaan moubiler dan belanja pengadaan elektronik secara e-katalog di BAPPEDA Lampung pada tahun anggaran 2021 – 2022.
“Diduga sistem pengadaannya sudah diatur oleh oknum penjabat setempat untuk perusahaan yang akan ditunjuk atau dimenangkan dalam pengerjaan pengadaan tersebut,” ujar Nova kepada media, Senin (18/9/2023).
Parahnya lagi, lanjut Nova, pihaknya juga menduga adanya kerjasama antara oknum pejabat Bappeda dan rekanan perusahaan pengadaan untuk mengatur indikasi setoran.
“Dengan ini, kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum, tanpa terkecuali Inspektorat Lampung untuk melakukan Audit kegiatan pengadaan di Bappeda Lampung. Selain itu, kami juga meminta Gubernur Lampung untuk mengevaluasi oknum pejabat Bappeda yang diduga terlibat dalam praktik merugikan negara tersebut,” pungkas Nova. (Red)
