Kayuagung,Ogan Komering Ilir Media Tinta informasi com. Bantuan Sosial untuk warga kurang mampu acap kali dijadikan ajang pungli terhadap Penerima KPM sering dilakukan oleh oknum pemegang kekuasaan, seperti halnya yang terjadi di desa seri Tanjung kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan.
Terungkapnya hal ini saat warga ingin mengambil bansos dikantor desa seri tanjung, atas nama Nursiah (38) pada minggu (5/11) saat dirinya mau mengambil beras bansos di kantor desa Nursiah mengatakan sudah tiga bulan ini saya mengambil beras tapi selalu tidak diberikan, pada minggu lalu saya kembali datang untuk mengambil masih juga tidak diberikan, malahan saya dibentak oleh oknum kades, ini keputusan saya kamu tidak berhak lagi menerima bansos ini,kalau kamu masih ngotot mau enggak kamu buat surat pernyataan himbau kades ke saya.
” Saya tidak rela hak saya diberikan ke orang lain jangan pak kades seenaknya saja hak saya diberikan ke orang lain, disaat pengambil beras juga kita masyarakat diminta uang sebesar Rp.10.000 itu sudah masuk rana pungli, tentu permasalahan akan saya laporkan ke pihak yang berwajib,sangat disayangkan saja baru beberapa bulan menjabat sebagai kades sudah bermasalah, bagai mana untuk kedepanya cetus nya saat diwawancari kamis (9/11) di kayu agung.
Sementara siti aisah selaku ketua LSM LIBRA Indonesia melakukan pendampingan saat melaporkan permasalahan ini ke polres OKI, Siti mengatakan
Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS milik KPM PKH harus dibawa sendiri dan proses pengambilan bansos juga dilakukan sendiri, tidak boleh dititipkan kepada pendamping atau koordinator PKH, atau diwakilkan kepada siapa pun. Sebaliknya, tidak boleh ada “imbal jasa” atau pungutan apa pun yang dikenakan kepada para KPM,” Tegasnya
Menurut dia, setahu kami data yang ada diKemensos tidak bisa di pindahkan atas nama orang lain, terkecuali pihak kemensos yang bisa memutuskan keputusan itu sendiri atas layak atau tidaknya menerima bansos lagi, kita ini hanya membantu warga yang merasa terzolimi, semoga saja permasalahan ini cepat terselesaikan pintanya.
Ditempat terpisah kepala Desa seri tanjung saat dikonfirmasi Kamis (9/11) via whatsapp ia mengatakan memang benar bansos itu tidak saya kasihkan karena kita sudah menurut juknisnya pak, ibu Nursiah itu sudah tidak layak menerima, rumah nya besar, suaminya bekerja ditalang sana ia ikut suami, iya Dialihkan dia itu tidak dapat lagi. Lalu awak media menanyakan mengenai pungutan saat pengambilan beras Rp.10.000 ke warga,
” ia pun menjelaskan iya semestinya beras tersebut turunnya dikecamatan karena dikecamatan terbatas lalu dipanggilah kades kades sekecamatan, disuruh mengambil dikantor Camat, mengambil dari desa ke kecamatan butuh ongkos transportasi, jadi saya tidak membebankan kepada satu masyarakat pun, saya tidak pernah bicara meminta uang Rp.10.000.saya meminta pengertian nya saja, ada yang ngasih Rp.5000.ada yang Rp.2000.dan ada yang recehan, tidak ada saya mematok Rp.10.000.bantahnya
Saat ditanya apakah tidak ada dana transportasi dari dinas sosial , tidak ada pak, makanya kami pusing, permasalahan ini saya sudah tiga kali dipanggil inspektorat dan saya mengatakan saya tidak ingin lagi mengendel bansos ini, biarlah dikecamatan biar warga yang ambil dikecamatan begitu, saya ini baru menjadi kades sudah dituduh tuduh seperti ini. Warga itu susah dikasih tau masih saja ngotot ngotot, tutupnya.(***)
