Tintainformasi.com, Kayuagung (OKI) — Penjabat Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Ir. Asmar Wijaya, memberikan tanggapan yang terkesan defensif terhadap kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD OKI mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 33,57% dari target. Dalam Rapat Paripurna DPRD OKI pada Rabu (19/6) lalu, Asmar berdalih bahwa target PAD yang rendah tersebut telah disepakati bersama dalam perubahan anggaran tahun 2023 dan merupakan penyeimbang dari belanja wajib yang direncanakan. Selasa (9/7/2024).
Namun, penjelasan Asmar ini justru memicu pertanyaan lebih lanjut. Apakah target PAD yang rendah memang sudah realistis sejak awal, atau hanya upaya untuk menutupi ketidakmampuan Pemkab OKI dalam menggali potensi pendapatan daerah? Apalagi, Asmar dalam paripurna tersebut juga mengakui bahwa komponen lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi 21,01%, menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pengamat Kebijakan Publik dari Pusat Riset Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat (PRISMA), M. Salim Kosim, S.IP, menilai bahwa alasan yang diberikan oleh Asmar Wijaya terkesan mengada-ada.
“Target PAD harusnya disusun berdasarkan potensi riil yang ada, bukan sekadar penyeimbang anggaran. Jika realisasinya jauh di bawah target, itu menunjukkan adanya kesalahan dalam perencanaan atau lemahnya kinerja Pemkab dalam menggali PAD,” tegasnya.
Salim juga menyoroti rendahnya realisasi komponen lain-lain PAD yang sah. “Ini mengindikasikan bahwa Pemkab OKI belum optimal dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan lain di luar pajak dan retribusi daerah. Potensi PAD di OKI sebenarnya cukup besar, terutama dari sektor pariwisata dan perkebunan,” ujarnya.
Salim sepakat dengan Fraksi PDIP DPRD OKI yang sebelumnya telah menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pemkab OKI dalam mengelola PAD. Dirinya menilai bahwa Pemkab OKI tidak serius dalam menggali potensi PAD, sehingga berdampak pada ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat.
“Kami melihat ada ketidakseriusan Pemkab OKI dalam mengelola PAD. Ini terbukti dari rendahnya realisasi PAD dan tidak adanya inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru,” ujar Salim.
PRISMA juga mendesak Pemkab OKI untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Mereka meminta agar Pemkab OKI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan PAD dan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Menanggapi kritik tersebut, Asmar Wijaya hanya memberikan janji manis bahwa Pemkab OKI akan menyesuaikan target PAD di masa mendatang dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun, tidak ada penjelasan konkret mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai target tersebut.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi,” ujar Asmar singkat.
Janji manis Asmar Wijaya untuk meningkatkan PAD di masa mendatang perlu dipertanyakan. Pasalnya, selama ini Pemkab OKI belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mengelola keuangan daerah. Realisasi PAD yang rendah dan tidak adanya inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru menjadi bukti nyata dari lemahnya kinerja Pemkab OKI.
Jika Pemkab OKI tidak segera melakukan perubahan yang signifikan, bukan tidak mungkin kondisi keuangan daerah akan semakin memburuk. Hal ini tentu akan berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat OKI.
Oleh karena itu, menurut pengamat yang mengenyam Pendidikan di Universitas Terbuka ini, Pemkab OKI harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan PAD.
“Intensifikasi dan ekstensifikasi saja tidak cukup. Pemkab OKI juga harus melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” jelasnya.
Menurut dia, hanya dengan cara itu, Pemkab OKI dapat mewujudkan janji manisnya untuk meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakat OKI. Jika tidak, janji tersebut hanya akan menjadi bualan kosong yang tidak bermakna. (Relis / Abbas PPWI)
