Tintainformasi.com, Pesawaran Lampung — Ketua DPC PWDPI Kabupaten pesawaran Mengajak Seluruh Pengguna Suara Maupun Masyarakat Propinsi Lampung Umumnya Pesawaran Khususnya Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), masa tenang menjadi waktu yang sangat penting untuk memastikan pemilu berlangsung dengan jujur dan adil. Pada periode ini, semua bentuk kampanye politik dihentikan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempertimbangkan pilihan mereka dengan lebih objektif dan tanpa gangguan. Namun, meskipun masa tenang dirancang untuk menjaga kestabilan politik, tantangan besar tetap ada, salah satunya adalah praktik money politics atau politik uang, yang bisa merusak integritas demokrasi Masa Depan Bangsa.
Apa Itu Money Politics?
Money politics adalah praktik di mana para calon atau tim kampanyenya memberikan uang, barang, atau janji tertentu kepada pemilih untuk mempengaruhi keputusan mereka dalam pemilu. Meskipun politik uang jelas dilarang oleh Undang-Undang Pemilu, kenyataannya praktik ini masih sering terjadi, bahkan di masa tenang, yang seharusnya menjadi periode untuk meredakan ketegangan politik.
Politik uang bukan hanya merusak proses pemilu, tetapi juga menciptakan ketidakadilan. Ketika pemilih dibeli dengan uang atau barang, mereka kehilangan kesempatan untuk memilih berdasarkan kebijakan, visi, atau kapabilitas calon pemimpin. Praktik ini juga memperburuk kualitas demokrasi karena pemilihan pemimpin tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan pada transaksi finansial.
Pengawasan dan Tindakan dari KPU dan Bawaslu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi praktik money politics. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan, sementara Bawaslu berfungsi sebagai lembaga pengawas yang mengawasi setiap potensi pelanggaran, termasuk politik uang.
Selama masa tenang, pengawasan terhadap potensi politik uang harus ditingkatkan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan memperketat pengawasan terhadap distribusi dana kampanye dan memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar aturan. Bawaslu juga aktif dalam menerima laporan dari masyarakat terkait indikasi praktik politik uang yang terjadi di lapangan.
Selain itu, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam memerangi politik uang. Sosialisasi kepada publik mengenai dampak buruk politik uang, serta pentingnya memilih berdasarkan visi dan kebijakan calon, harus dilakukan secara intensif.
Peran Masyarakat dalam Menjaga Integritas Pemilu
Masyarakat, sebagai pemilih, juga memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga agar Pemilukada tetap berlangsung dengan jujur dan adil. Pemilih yang cerdas dan bijak akan menilai calon berdasarkan kemampuan, rekam jejak, dan visi-misi mereka, bukan berdasarkan iming-iming materi. Untuk itu, penting bagi pemilih untuk tetap waspada terhadap praktik politik uang yang dapat merusak keputusan mereka.
Masyarakat juga bisa berperan aktif dengan melaporkan setiap indikasi politik uang yang terjadi. Melalui kesadaran kolektif, praktik politik uang bisa diminimalisir, dan pemilu bisa berlangsung lebih bersih dan transparan.
Kesimpulan
Masa tenang dalam Pemilukada seharusnya menjadi waktu bagi masyarakat untuk merenung dan membuat pilihan berdasarkan informasi yang objektif, bukan terbawa oleh praktik manipulatif seperti money politics. Politik uang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas demokrasi, menciptakan ketidakadilan, dan mengurangi kualitas pemilihan pemimpin yang seharusnya didasarkan pada kompetensi dan visi yang jelas.
Tantangan besar dalam menjaga pemilu yang bersih adalah bagaimana semua pihak-baik penyelenggara pemilu, calon pemimpin, maupun masyarakat—berkomitmen untuk menanggulangi praktik politik uang. Jika tantangan ini dapat diatasi, maka Pemilukada akan menjadi proses demokrasi yang lebih bermartabat, yang mengutamakan pilihan rasional dan kepentingan rakyat, bukan transaksi atau manipulasi politik.
Dengan pengawasan yang ketat, kesadaran masyarakat yang tinggi, dan komitmen semua pihak untuk menjaga integritas pemilu, Pemilukada dapat berlangsung secara transparan, adil, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat berdasarkan kualitas, bukan materi.
Narasumber Ketua kabupaten Pesawaran (Red An)
