Tintainformasi.com, Tanggamus — Kasus dugaan korupsi Pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan Interior dan Eksterior Ruko Kantor PT BPRS Tanggamus kembali menyeret 2 orang Direktur PT. BPRS menjadi pesakitan.
Kedua tersangka berinisial FD, mantan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan insial S yang pernah menjabat sebagai Direktur PT. BPRS. Kejaksaan Negeri Tanggamus juga melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan.
Penetapan tersangka itu berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Nomor:TAP-13/L8.19/F4.2/11/2824 Tanggal 21 November 2024 atas nama tersangka berinisial FD.
Kemudian Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Nomor:TAP-10/L.8.19/Fd.2/11/2024 Tanggal 21 November 2024 atas nama tersangka berinisial S.
Kepala Kejari (Kajari) Tanggamus Adi Fakhruddin mengatakan, penetapan kedua tersangka itu berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Nomor: PRINT-04/L-8.19/F4.2/09/2014 tanggal 24 September 2024.
“Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti serta dokumen-dokumen terkait yang dengan adanya alat bukti tersebut membuat terang tindak pidana, sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus sependapat untuk menetapkan Tersangka FD dan S,” kata Kajari didampingi Kasi pidsus Fathurrohman Hakim dan Kasi Intel Apriyono dalam konferensi pers yang dilakukan di depan Aula Kejari Tanggamus pada Kamis sore, (21/11), Pukul 14.00 WIB.
Kajari menuturkan, Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka inisial FD dan S adalah sengaja membuat seolah-olah pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jas Pekerjaan Interior Dan Eksterior Ruko Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Namun faktanya para tersangka secara sadar mengakali aturan yang berlaku, dengan sengaja memecah paket pekerjaan menjadi 10 paket pekerjaan, padahal pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan dengan 1 pekerjaan. Hal ini dibuat oleh para tersangka untuk menghindari lelang.
Selain itu, terhadap pekerjaan yang terpasang terdapat adanya kekurangan volume, sehingga apa yang tertuang didalam Surat Perintah Kerja (SPK) terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang dilaksanakan yang terpasang di Ruko Kantor PT BPR Syariah Kabupaten Tanggamus.
“Sedangkan pembayaran untuk pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) seluruhnya telah dibayarkan oleh para tersangka kepada pelaksana kegiatan yang sebelumnya telah kami tetapkan sebagai tersangka atas nama “ASP” selaku direktur PT FLEA BRILIANT AGUNG,” ucap Kajari.
Dijelaskan Kajari, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pekerjaan Interior dan Eksterior Ruko Kantor BPRS tahun 2021 dan 2022 dengan anggaran Rp.1,9 miliar yang bersumber dari akumulasi keuntungan yang diperoleh oleh PT. BPRS.
“Dan terhadap adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan perhitungan dari auditor sebesar Rp. 513.832.749,” ungkapnya.
Para tersangka tersebut diduga melanggar pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 20 Tahun.
Penetapan tersangka baru ini merupakan kelanjutan dari kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa interior dan eksterior Ruko Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus yang telah bergulir.
Sebelumnya, Direktur PT. Flea Briliant Agung (FBA) inisial ASP (39), sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa interior dan eksterior Ruko Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus.
Menurut Kajari Adi Fakhruddin dalam konprensi pers yang digelar di depan Aula Kejari Tanggamus, Rabu, (13/11), mengatakan, Penetapan ASP sebagai tersangka berdasarkan surat nomor: TAP-08/L.8.19/Fd.2/11/2024 tanggal 13 September 2024.
“Sebelumnya kami telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: PRINT-04/L.8.19/Fd.2/09/2024 tanggal 24 September 2024, kemudian Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus langsung melakukan proses penyidikan berjalan, dengan memanggil ASP dimana statusnya masih sebagai saksi, lalu mengumpulkan semua dokumen dan keterangan-keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” Kata Adi Fakhruddin.
Dan berdasarkan hasil penyidikan lanjutnya, tim penyidik meyakini ada perbuatan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa eksterior dan interior Ruko Kantor PT. BPRS Tanggamus, tahun anggaran 2021, 2022.
“Berdasarkan dua alat bukti yang cukup, tim menemukan perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh ASP juga sebagai Direktur PT. FBA dimana menjadi pihak ketiga (rekanan) dalam kegiatan tersebut,” jelas Kajari Tanggamus Adi Fakhruddin, didampingi Kasi Pidsus Fathurrohman Hakim dan Kasi Intel Apriyono.
Setelah adanya surat penetapan tersangka, pada tanggal 13 November 2024, Kejari Tanggamus kemudian melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Nomor: PRINT-09/L.8.19/F4.2/11/2024 Tanggal 13 November 2024.
“Tersangka ASP akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan setiap tanggal 13 November sampai dengan 2 Desember 2024 di Rutan Kelas II B Kota agung,” terangnya.
Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ASP yakni dalam melaksanakan pekerjaan tersebut sengaja mengurangi volume pekerjaan interior maupun eksterior sebagaimana tertuang di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) hingga terjadi ketidak sesuaian apa yang sudah terlaksana atau yang sudah dipasang di kantor atau di ruko kantor PT BPRS tersebut. Sedangkan pembayaran untuk pelaksanaan SPK seluruhnya telah diterima oleh tersangka inisial ASP.
“Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Interior dan Eksterior Ruko Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tahun 2021 dan 2022 dengan anggaran Rp. 1,9 miliar yang bersumber dari akumulasi keuntungan yang diperoleh oleh PT BPR Syariah dan terhadap adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan perhitungan dari auditor sebesar Rp. 513.832.749,” ungkap Kajari Tanggamus.
Tersangka inisial ASP tersebut diduga melanggar pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 kemudian juga sebagaimana diubah dengan perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 20 tahun. (Hadi Hariyanto)
