Tintainformasi.com, Bandar Lampung — Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) diduga tidak paham tentang etika jurnalistik.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Lampung Indonesia (LLI) Panji Nugraha AB S.H., Senin (03/02/2025).
“Bagaimana ceritanya, humas RSUDAM memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dibeberapa media online tentang dugaan perselingkuhan oknum dokter dengan petugas ruang delima, namun media yang memberitakan tidak diundang atau dikirim klarifikasinya untuk dimuat atau diterbitkan,” ujar Panji.
Menurut Panji, apa yang dilakukan oleh Humas RSUDAM menunjukkan ketidakprofesionalan bidang Humas.
“Apa yang dilakukan oleh Humas RSUDAM dengan menerbitkan klarifikasi atau mengadakan konferensi pers dengan tidak mengundang media yang memuat berita sebelumnya, menandakan Humas nya tidak profesional dan diduga tidak paham etika jurnalistik,” ucap Panji.
Dan apa yang disampaikan dalam klarifikasi tersebut menurut panji, diduga hanya upaya pihak RSUDAM untuk menutupi skandal cinta terlarang pegawainya.
“Dan jika membaca klarifikasi pihak management RSUDAM yang dimuat di salah satu media online itu, diduga itu hanya upaya pihak RSUDAM untuk menutupi dugaan perselingkuhan pegawainya,” imbuh Panji.
Masih kata Panji, “Jika memang tidak benar adanya dugaan perselingkuhan pegawainya, seperti isi klarifikasi pihak RSUDAM itu mengapa ada upaya membungkam media yang memberitakan dengan cara menyuap media puluhan juta rupiah oleh oknum dokter tersebut,” tutur Panji dengan nada penuh tanya.
Lanjut Panji, “Belum lagi ada pernyataan Direktur RSUDAM, Lukman Pura, saat awak media ini meminta konfirmasi beberapa waktu yang lalu yang meminta untuk diselesaikan. Itu artinya ada dugaan kebenaran dari skandal tersebut,” tambah Panji.
Dalam hal ini Sekjend DPP Laskar Lampung itu meminta Kabid Humas dan Direktur RSUDAM untuk dievaluasi kinerja dan kredibilitasnya.
“Dengan adanya beberapa kasus yang terjadi di RSUDAM yang mencoreng citra RS, mulai dari dugaan perselingkuhan pegawainya, hingga kasus pungutan bagi pasien peserta BPJS untuk mendapatkan surat keterangan kematian dan pemakaian mobil Ambulance, diharapkan kepada Gubernur, Sekda, BKD agar mengevaluasi kinerja Direktur RSUDAM dan bagian Humasnya.” Tutup Panji. (Team.red)
