Proyek Amburadul di Lampung Timur: Bang Acong Geram, DPRD dan Kejaksaan Turun Tangan!

Tintainformasi.com, Lampung Timur — Lagi-lagi, proyek pembangunan di Lampung Timur menuai sorotan tajam. Kali ini, robohnya Tembok Penahan Tanah (TPT) Jembatan Way Bungur menjadi bukti nyata bahwa banyak proyek yang dikerjakan asal-asalan tanpa mempertimbangkan kualitas. Sekretaris DPW Pekat IB Lampung, Ansora Hanafi atau yang akrab disapa Bang Acong, dengan tegas mengecam buruknya pengelolaan anggaran pembangunan. Ia menuding proyek tersebut hanya menjadi ladang bancakan segelintir pihak tanpa memberi manfaat bagi rakyat. “TPT ini baru dibangun, tapi sudah ambrol! Ini jelas bukan sekadar kesalahan teknis, tapi ada indikasi pengerjaan asal jadi demi keuntungan pihak tertentu. Saya mendesak Kejati, BPK RI, Ombudsman, dan Inspektorat untuk turun tangan dan mengaudit seluruh proyek yang dikelola Dinas PUPR Lampung Timur!” tegasnya. Jembatan Mangkrak, DPRD Lampung Timur Murka! Tak hanya TPT yang ambrol, proyek Jembatan Way Bungur yang menghubungkan Desa Tanjung Tirto dan Desa Kali Pasir pun menjadi sorotan. Pembangunan yang sudah menyedot puluhan miliar rupiah dalam tiga tahap itu hingga kini masih mangkrak. Komisi III DPRD Lampung Timur bahkan langsung memanggil Dinas PUPR dalam rapat dengar pendapat pada Kamis (6/2/2025). Ketua Komisi III, H. Kemari, bersama beberapa anggota dewan, juga turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi proyek. Hasilnya? Mengecewakan! “Kami temukan beberapa titik yang seharusnya diplester, tapi malah cuma ditutup triplek! Ini bukan hanya buruk, tapi bisa membahayakan masyarakat!” ungkap salah satu anggota DPRD dengan geram. Kejaksaan Ikut Bergerak, Ada Indikasi Penyimpangan? Kritik tajam dari DPRD dan masyarakat akhirnya membuat Kejaksaan Negeri Lampung Timur ikut bergerak. Kajari Lamtim, Agustinus Ba’ka, sudah dua kali turun langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek ini. Dari hasil investigasi, ditemukan bahwa pihak rekanan tidak menggunakan beton readymix dari batching plant, melainkan mencampur sendiri material di lokasi dengan menyewa truk molen. Cara ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada pemangkasan biaya yang berujung pada rendahnya kualitas bangunan. Masyarakat Tak Mau Lagi Dibohongi! Rakyat sudah muak dengan proyek-proyek yang hanya menguras anggaran tanpa hasil nyata. Seorang warga Desa Kali Pasir mengungkapkan rasa kecewanya. “Kami sudah lama menunggu jembatan ini selesai, tapi sampai sekarang tidak bisa digunakan. Kalau begini terus, uang rakyat hanya jadi santapan koruptor!” ujar warga dengan nada kecewa. Kini, masyarakat menantikan langkah tegas aparat hukum. Akankah kasus ini benar-benar diusut hingga tuntas? Atau akan kembali menguap seperti proyek-proyek bermasalah lainnya? (Tim gwi)