Tintainformasi.com
Bandar Lampung, Kamis, 6 maret 2025
Kabid Lingkungan Himatra Muazir Susanto mewakili Ketum Mempertanyakan Anggaran Melimpah DLH Kota Bandar Lampung dari tahun 2023, Pemkot Bandar Lampung menganggarkan Rp 7,5 miliar untuk mengganti mobil sampah yang rusak,” kata Muazir.
namun sampai 2025 masih terlihat truk sampah yang tidak layak, kemana anggaran tersebut ?…baik anggaran tahun 2023 dan 2024.. ?, DLH Kota Bandar Lampung mesti transparan.
selama ini diduga dinas belum pernah mengganti sparepart seperti ban baru kepada supir-supir truk sampah,sudah puluhan tahun, hingga mereka beli ban Bekas ungkap Muazir.
Kemudian Mauzir Susanto juga menyoroti masalah anggaran pengelolaan sampah pada tahun 2025, anggaran pengelolaan sampah di TPA Bakung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Bandar Lampung naik mencapai Rp.77 miliar. Anggaran ini direalisasikan untuk apa saja , DLH Kota Bandar Lampung musti Transparan imbuh Muazir
Kemudian Muazir Susanto berkata yang jadi pertanyaan Himatra ,TPA Bakung masih dalam proses penyelidikan kementerian Lingkungan Hidup, akan di kemanakah anggaran itu ?…serta digunakan untuk apa ?….anggaran tersebut di nilai sangat besar dan rentan parktik korupsi.
Muazir Susanto Mengkaji alasan Kementerian Lingkungan Hidup, menyegel TPA Bakung. Kementerian Lingkungan Hidup, menilai TPA Bakung tidak memenuhi 3 Aspek“ TPA Bakung tidak menjalankan tiga tujuan utama pengelolaan sampah, yakni : -meningkatkan kesehatan Masyarakat -meningkatkan kualitas lingkungan -menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Yang terjadi justru sebaliknya, Bakung hanya menumpuk masalah baru,” ungkap Hanif, Sabtu (28/12/2024).
Sehingga yang menjadi pertanyaan, kemana anggaran pengelolaan sampah selama ini, sehingga TPA Bakung dikatakan tidak layak dan tidak memenuhi standar, nah ini anggaran naik 77 milyar untuk apa ?.
Muazir Susanto mentelaah kata Pak Hanif
Senada dengan sikap ormas Himatra, yang mempertanyakan masalah anggaran Operasional pengelolaan sampah. Noperwan Ab, pembina Lintas Lembaga ini juga menemukan banyak kejanggalan, setahu saya anggaran rutin pengelolaan sampah di DLH Kota itu setiap tahun mendapatkan 20 milyar, baik itu untuk perawatan kendaraan,Operasional dan pengadaan kendaraan baru kata Noperwan.
Namun para petugas sampah sering mengeluh, dan curhat kepada team Kami, mereka mengeluhkan untuk perawatan kendaraan saja, DLH kota Bandar Lampung sering bilang tidak ada anggaran imbuh Noperwan.
Ditambah lagi dugaan pungli retribusi sampah, yang hingga kini masih gelap, Ratusan Juta Rupiah menguap dan tidak masuk ke kasda. DLH Kota Bandar Lampung, benar-benar menjadi sarangnya Koruptor. Noperwan Meminta BPK untuk mengaudit Anggaran Operasional dan Retribusi Sampah di DLH Kota Bandar Lampung, dan APH saya minta melakukan pemerikasaan, hal ini tidak bisa dibiarkan, jika dibiarkan akan merugikan masyarakat dan negara “pungkas Noperwan.
(Team.tinta)
