Tangkap Dan Penjarakan Mafia Korupsi Dinas Kesehatan Lampung Barat, DPD Porsal Akan Laporkan Ke KPK

Tintainformasi.com, Lampung Barat —Dana operasional kesehatan BOK kabupaten lampung Barat menjadi sorotan, di karenakan dana yang di
gelontorkan ke 15 puskesmas yg ada di kabupaten Lampung Barat mencapai puluhan milyar dalam setahun.

Dan sangat di sayangkan dana yang seharusnya di pergunakan untuk melayani kesehatan masyarakat lampung Barat, justru di jadikan ajang korupsi oleh oknum oknum Kapus atau kepala puskesmas yang ada di kabupaten Lampung Barat ini, dapat di lihat dari beberapa aitem yg ada di RAB.

1. Tim DPW Porsal lampung barat menemukan kejanggalan Kejanggalan yang sangat senikpikan dan di ragukan penggunaan dana nya.
2. Dana tranportasi yang mencapai ratusan juta dalam satu tahun anggaran di setiap puskesmas yang ada di kabupaten Lampung Barat.
3. Dana biaya makan minum mencapai ratusan juta dalam satu tahun anggaran yang ada puskesmas yang ada di kabupaten Lampung Barat.
4. Dana operasional ASN non ASN mencapai puluhan juta dalam satu tahun anggaran di luar biaya kebersihan dan keamanan yang ada di puskesmas di kaputan lampung Barat.
5. Pemeliharaan gedung mencapai jutaan di dalam anggaran Satu tahun di masing masing puskesmas yang ada di kabupaten Lampung Barat.

Dan tim DPW Porsal lampung Barat sudah membuat laporan ke inspektorat kabupaten lampung Barat hingga kini sudah lebih dari 14 hari masa kerja belum ada tindak lanjut nya.

Dan tim DPW Porsal mencoba komunikasi dengan salah satu kapus, “mengatakan lewat telepon bahwa dana Bok Itu di kelola langsung oleh dinas kesehatan yg ada di kabupaten”.

Disitu terlihat jelas bahwa dana BOK itu di sahkan oleh anggota DPRD kabupaten Lampung Barat melalui Rencana Anggaran Belanja Daerah, sehinga pelaporan itu adalah tanggung jawab puskesmas masing-masing yg ada di kabupaten lampung Barat, di karenakan RABD di masing masing puskesmas berpariasi dan berbeda beda dengan mutlak laporan pertanggung jawaban (SPJ) itu sangat jelas tanggung jawab dipuskes masing masing.

Dan kami meminta secara tegas dan tidak pandang bulu karena hukum di negara kita ada tegak lurus kepada APH tentang pelaporan kami sesuai dengan temuan tim DPW Porsal kabupaten Lampung Barat.

Budiman Pangestu