Tintainformasi.com, Bandar Lampung —
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, mengikuti kegiatan retreat nasional seluruh sekretaris daerah (sekda) dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar pada 26–29 Oktober 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Marindo didampingi oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, bersama 1.104 peserta lainnya yang terdiri dari 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, bisa berkumpul bersama para sekda dari seluruh Indonesia. Semoga kami dapat saling bertukar informasi positif untuk membantu kepala daerah dalam memajukan daerah masing-masing,” ujar Marindo kepada media, Ahad (26/10/2025) malam.
Marindo menegaskan bahwa meski dirinya sedang bertugas di luar daerah, fungsi birokrasi di Pemprov Lampung tetap berjalan normal.
“Insya Allah birokrasi tetap berjalan lancar. Setiap asisten sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami berharap retreat ini memberikan manfaat nyata untuk mendukung program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung,” tutup Marindo.
Rakor Nasional Sekda-Bappeda: Sinkronisasi Program dan Efisiensi Fiskal 2026
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, ratusan sekda yang mengikuti retreat ini merupakan pejabat ASN tertinggi di daerah, sehingga perlu diberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas secara berkesinambungan.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menuturkan rakor ini dirancang sebagai ruang dialog interaktif agar program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan searah, baik dalam hal perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaan.
“Melalui forum ini, Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan langsung kebutuhan serta tantangan di daerah. Kami ingin memastikan tidak ada program pembangunan yang terhambat karena ketidaksinkronan atau keterbatasan fiskal,” kata Benni.
Menurut Benni, Rakor di IPDN ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, terutama dalam mendukung program prioritas nasional seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan.
BRIN: Momentum Penting Jaga Konsistensi Pembangunan Daerah
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai Rakor Sekda dan Bappeda ini sebagai langkah strategis Mendagri Tito Karnavian dalam merespons tekanan efisiensi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menjelang tahun anggaran 2026.
“Sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal,” ujar Hadi.
Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, agar setiap program pembangunan tetap berlanjut tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
“Rakor ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi pemerintah daerah dengan kebijakan fiskal pusat. Sinergi vertikal adalah kunci untuk menghadapi tekanan fiskal 2026,” tegasnya.
Hadi juga menambahkan bahwa keberhasilan rakor bergantung pada fleksibilitas dan kolaborasi lintas lembaga, sehingga pembangunan daerah dapat terus berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Memuat judul...
