Tintainformasi.com, Jakarta — Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP), sebuah lembaga yang dipimpin oknum purnawirawan Polri, terindikasi melakukan tindakan tidak terpuji. Seorang sales marketing Hotel Fourpoints by Sheraton Manado, Sulawesi Utara, menyampaikan kepada media ini bahwa SKKP belum melunasi tagihan sewa ballroom hotel tersebut sebesar Rp. 4 juta.
“Beberapa bulan lalu dari SKKP mengadakan kegiatan di hotel kami, dan ada outstanding pembayaran sampai sekarang total Rp. 4 juta. Sudah dari beberapa bulan lalu dijanjikan akan dibayarkan tetapi chat dan telp dari saya sudah tidak direspon pak, mohon bantuannya pak terima kasih.” Demikian dikatakan sang sales marketing bernama Vita melalui komunikasi WhatsApp, Senin, 3 Oktober 2025.
Ini belum seberapa. Perilaku buruk yang lebih parah yang dilakukan oleh organisasi yang diketuai oknum berinisial HT berpangkat Brigjenpol purnawirawan itu terjadi terhadap ratusan warga Papua. Awalnya, SKKP mengajak warga Papua bergabung ke lembaga ini dengan iming-iming akan membantu investasi pendanaan membangun dapur sehat alias SPPG.
Mendapat angin sorga semacam itu, warga Papua berbondong-bondong bergabung dan membentuk kepengurusan SKKP di 6 Provinsi se-Tanah Papua hingga ke Kabupaten/Kota. Pada February 2025 lalu, diadakanlah pelantikan pengurus dengan menghabiskan dana masyarakat Papua hampir Rp. 500 juta di Jayapura.
Ternyata, hingga kini investasi untuk pembangunan SPPG yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Yang dilakukan SKKP Pusat selanjutnya adalah membiarkan para Pengurus SKKP Papua bekerja sendiri mencari pinjaman untuk membangun dapurnya.
“SKKP Pusat itu tidak bertanggung jawab, kita sudah berdarah-darah di sini mengumpulkan para tokoh adat, kepala-kepala suku, tokoh agama, pemuda dan masyarakat, ternyata setelah semua sudah siap bekerja, kita ditinggalkan disuruh cari investor sendiri, padahal di awal-awal tempohari yayasan itu yang akan menggandeng investor untuk bangun dapur-dapur di Papua,” keluh salah satu Ketua SKKP se-Tanah Papua beberapa waktu lalu kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke.
Lain di Sulut dan Papua, lain pula yang terjadi di Lampung. Tiga SPPG yang sudah terbangun di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, ditarik setoran untuk Yayasan SKKP sebesar Rp. 500,- per anak perhari dari dana BGN yang diturunkan ke SPPG. Ini adalah angka yang sangat besar untuk setoran ke Yayasan yang tidak mengeluarkan modal sama sekali dalam pembangunan dapurnya.
Hal tersebut dikeluhkan oleh para pemilik SPPG. “Kami terpaksa menyetor 500 rupiah per anak perhari ke Yayasan SKKP Pusat, walaupun sangat berat, karena kuatir dapurnya tidak bisa beroperasi. Maklum ketua yayasannya polisi, yang bisa saja bikin masalah jika keinginannya tidak dipenuhi seperti kebanyakan polisi,” kata pemilik SPPG yang minta namanya tidak dimediakan beberapa waktu lalu.
Menanggapi berbagai keluh-kesah dari warga tersebut, Wilson Lalengke menyatakan sangat kecewa dengan perilaku buruk pimpinan SKKP. Dia bahkan meminta agar BGN meninjau kembali Yayasan itu sebagai mitra kerja lembaganya.
“Saya pernah gabung dengan SKKP, karena ketuanya teman saya, tapi kemudian saya sadar bahwa dia hanya mau memanfaatkan jaringan PPWI untuk mencapai tujuan pribadinya. Makna SKKP sesungguhnya adalah Satuan Kerja Kesejahteraan Pribadi, sebab hasil kerja teman-teman saya hanya untuk kepentingan pribadinya saja,” papar tokoh pers nasional itu tak kuat menahan rasa kecewanya, Senin, 3 Oktober 2025.
Oleh karena itu, Wilson Lalengke menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap lembaga bernama SKKP dan oknum Brigjenpol (Purn) HT. “Ada rekan saya, pengusaha yang tinggal di Batam juga kena tipu lebih dari setengah miliar. Modusnya, oknum bekas polisi ini ajak kerja sama menambang timah di Bangka Belitung. Eh, uang habis wilayah tambangnya tidak jelas. Dihubungi tidak pernah mau angkat telepon, dikirim pesan WA tidak dibalas,” ujar Wilson Lalengke mewanti-wanti terhadap oknum SKKP itu.
Himbauan ini, tambah alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, penting mengingat adanya informasi dari lapangan, terutama dari Sulawesi Utara, bahwa oknum SKKP meminta setoran uang senilai Rp. 1,5 milyar kepada pengusaha tambang emas di sana. Alasannya untuk membantu menguruskan dokumen perijinan di Jakarta.
“Jangan sampai kena tipu, uang sudah habis, ijin yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Masyarakat harus waspada,” sebut Wilson Lalengke mengakhiri pernyataannya. (TIM/Red)
Memuat judul...
