Tintainformasi.com, Bandar Lampung – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, SHI, MH, menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Ia menegaskan bahwa posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden adalah mandat reformasi yang harus dipertahankan.
Menurut Fatikhatul Khoiriyah, keberadaan Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara merupakan kunci stabilitas keamanan nasional dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Menjaga Warisan Reformasi dan Gus Dur
Dalam keterangannya, politisi yang akrab disapa Mbak Khoir ini mengingatkan bahwa pemisahan Polri dari struktur militer dan penempatannya di bawah Presiden merupakan salah satu tonggak sejarah demokrasi di Indonesia, yang juga diperjuangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Menempatkan Polri di bawah kementerian adalah langkah mundur. Kita harus ingat bahwa posisi Polri di bawah Presiden adalah hasil keputusan politik nasional untuk memastikan kepolisian tetap independen, profesional, dan jauh dari kepentingan politik sektoral yang mungkin ada di level kementerian,” ujar Fatikhatul Khoiriyah, Selasa (27/1).
Poin Utama Pernyataan Fraksi PKB Lampung:
• Netralitas Mutlak: Fraksi PKB menilai jika Polri berada di bawah kementerian, terdapat risiko besar institusi kepolisian dijadikan alat politik praktis oleh menteri yang berasal dari partai politik.
• Efektivitas Penanganan Krisis: Dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri memiliki jalur komando yang singkat untuk merespons ancaman keamanan nasional secara cepat tanpa hambatan birokrasi yang panjang.
• Fokus pada Kinerja, Bukan Struktur: Fraksi PKB mendorong agar energi bangsa tidak habis untuk memperdebatkan struktur, melainkan fokus pada penguatan pelayanan Polri yang lebih humanis dan presisi.
Ajakan Kolaborasi
Mbak Khoir menambahkan bahwa Fraksi PKB di DPRD Lampung akan terus bersinergi dengan jajaran Polda Lampung untuk memastikan program-program kepolisian menyentuh kepentingan rakyat kecil.
“Tugas Polri adalah melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Struktur di bawah Presiden sudah sangat ideal untuk menjalankan fungsi tersebut secara objektif. Kami di daerah mendukung penuh sikap Fraksi PKB DPR RI yang konsisten mengawal marwah Polri ini,” pungkasnya.
