Bekasi – TintaInformasi.com —
Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembangunan di Kecamatan Muaragembong. Nilai ini menjadi alokasi terbesar dibanding kecamatan lain, sebagai wujud perhatian serius Pemkab Bekasi terhadap pemerataan pembangunan wilayah utara.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian, saat Musrenbang tingkat kecamatan tahun anggaran 2027 di Halaman Kantor Kecamatan Muaragembong, Selasa (10/2/2026).
Fokus Jembatan dan Jalan Penghubung Antar Desa
Dwy Sigit menyebut anggaran Rp60 miliar khusus Muaragembong itu antara lain dialokasikan untuk pembangunan sejumlah jembatan strategis yang akan direalisasikan tahun 2026.
“Untuk wilayah Kecamatan Muaragembong di tahun 2026 ini mendapat alokasi terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya. Dengan anggaran mencapai sekitar Rp60 miliar khusus Muaragembong,” ujar Kepala Bappeda.
Menurutnya, langkah ini bentuk komitmen Pemkab Bekasi agar pembangunan wilayah utara sejajar dengan wilayah selatan.
“Tadi seperti yang disampaikan anggota DPRD, bagaimana ke depannya agar Muaragembong ini bisa kita kembangkan agar sejajar seperti kecamatan di wilayah selatan,” ungkapnya.
18-20 Titik Pembangunan di 6 Desa
Camat Muaragembong, Sukarmawan, menyambut baik perhatian Pemkab Bekasi. Berdasarkan data rencana realisasi 2026, ada 18 hingga 20 titik kegiatan pembangunan yang tersebar di 6 desa.
Beberapa di antaranya: pembangunan dan peningkatan jalan utama penghubung antar desa, jembatan di 4 titik, penerangan jalan umum (PJU), jalan lingkungan, serta pembangunan Sarana Olahraga (SOR) di 4 sekolah. Infrastruktur jalan difokuskan pada ruas yang kondisinya cukup parah.
“Ini konsep pembangunan yang mengedepankan asas keadilan dan merata, sehingga hasil pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat dirasakan seluruh masyarakat pelosok, terutama wilayah utara maupun selatan,” terangnya.
Dorongan Kolaborasi & Peningkatan SDM
Dwy Sigit menambahkan, percepatan pembangunan butuh dukungan semua pihak. Pemkab tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
“Maka diperlukan kolaborasi dengan pihak lain untuk mendorong percepatan pembangunan. Kalau hanya berpangku pada APBD tentu tidak akan cukup,” ungkapnya.
Ia memastikan usulan-usulan warga sudah ditampung dan akan dikaji bersama tim agar banyak yang terakomodasi di anggaran 2027.
“Adapun usulan-usulan sudah kami tampung semua, nanti akan kita bahas bersama tim agar semua usulan dari Kecamatan Muaragembong di tahun 2027 bisa banyak yang terakomodasi,” pungkasnya.
Selain fisik, Sukarmawan menekankan pentingnya pembangunan non-fisik berupa peningkatan kualitas SDM pendidikan.
“Kualitas atau mutu para pelajar atau mahasiswa ini, kedepannya tentu harus juga diperhatikan. Harapannya agar setelah menimba ilmu mereka bisa kembali ke daerahnya untuk membangun wilayahnya masing-masing,” ungkapnya. ( Rendi )
