Bandar Lampung

Berpraktek Hilirisasi di Lampung Menuju Industri Manufaktur

37
×

Berpraktek Hilirisasi di Lampung Menuju Industri Manufaktur

Sebarkan artikel ini

Oleh: Deni Kurniawan

Tintainformasi.com, Bandar Lampung —

Scroll Untuk Baca Artikel
ADVERTISEMENT

Provinsi Lampung mulai menunjukkan transformasi arah pembangunan ekonomi yang cukup signifikan. Jika sebelumnya ekonomi daerah bertumpu pada penjualan bahan mentah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, kini Pemerintah Provinsi Lampung mulai mendorong pola pembangunan berbasis hilirisasi yang diarahkan menuju industri manufaktur pangan dan energi.

Langkah tersebut terlihat dari sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dengan agenda nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terutama melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Program Strategis Nasional (PSN) energi terbarukan berupa pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Secara politik pembangunan, program-program tersebut sesungguhnya bukan hanya program bantuan sosial semata, melainkan embrio industrialisasi berbasis desa.

Hilirisasi Tidak Cukup, Lampung Harus Masuk ke Industri Manufaktur

Selama bertahun-tahun Lampung dikenal sebagai daerah penghasil komoditas mentah. Singkong dikirim keluar daerah tanpa pengolahan maksimal. Jagung dijual dalam bentuk bahan baku. Hasil tangkapan nelayan sebagian besar hanya dipasarkan dalam kondisi segar tanpa rantai pendingin memadai. Bahkan gabah petani masih banyak dijual langsung setelah panen dengan nilai ekonomi rendah. Akibatnya, nilai tambah terbesar justru dinikmati daerah lain yang memiliki industri pengolahan.

Di sinilah letak pentingnya hilirisasi. Namun tantangannya, hilirisasi tidak boleh berhenti pada tahap pengolahan sederhana. Lampung harus bergerak menuju industri manufaktur berbasis pangan, perikanan, dan energi terbarukan.

Manufaktur yang dimaksud bukan semata industri besar berskala nasional, tetapi ekosistem produksi yang melibatkan petani, nelayan, koperasi, UMKM, hingga industri pengemasan dan distribusi.

Karena pada dasarnya, Program MBG adalah pasar raksasa yang membutuhkan pasokan pangan setiap hari dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

Potensi Perputaran Ekonomi Triliunan Rupiah

Baca juga:  Ketua Umum Gepak Wahyudi Geram, Dengan Pernyataan Ketua Bawaslu Tidak Tegas

Secara nasional, Program MBG diproyeksikan menghabiskan anggaran sekitar Rp71 triliun pada tahap awal dan berpotensi meningkat hingga lebih dari Rp300 triliun per tahun pada skema penuh nasional.

Jika Lampung mampu mengambil minimal 2 – 3 persen dari total rantai pasok nasional MBG, maka potensi perputaran ekonomi daerah bisa mencapai Rp1,4 triliun hingga Rp2,1 triliun per tahun pada tahap awal, bahkan dapat meningkat hingga Rp6-9 triliun per tahun jika program nasional berjalan penuh.

Nilai tersebut berasal dari: penyediaan beras, telur, ayam, ikan, sayur dan buah. Lalu jasa distribusi, pengolahan makanan, industri pengemasan, logistik dingin (cold storage), hingga pengolahan limbah pangan.

Artinya, MBG bukan hanya program konsumsi, tetapi pasar industri baru.
Berikut sebuah Simulasi Dampak terhadap Petani dan Nelayan Lampung.

Jika satu dapur MBG melayani rata-rata 3.000 penerima manfaat per hari, maka kebutuhan pangan hariannya diperkirakan mencapai:
300–500 kg beras;
600–1.000 butir telur;
150–300 kg sayuran;
100–200 kg ikan atau ayam;
buah dan susu dalam skala besar.

Dengan target lebih dari 1.000 SPPG di Lampung, maka kebutuhan pangan harian akan sangat besar.
Proyeksi kebutuhan tahunan:
Beras: ±120 ribu ton;
Telur: ±300 juta butir;
Ikan dan ayam: ±70 ribu ton;
Sayur dan buah: ±100 ribu ton.

Jika rantai pasok ini dikendalikan oleh kelompok tani dan nelayan lokal, maka manfaat ekonominya sangat besar.
Adapun dampak Potensi keterlibatan masyarakat sebagai berikut:

Estimasi Kelompok Terlibat:

  • Kelompok tani pangan 8.000–12.000
  • kelompok Nelayan dan budidaya ikan
    2.000 – 3.500
  • Kelompok UMKM pangan
    15.000 – 25.000
  • pelaku Distribusi dan logistik
    5.000 tenaga kerja
  • Pengolahan dan packaging
    10.000 tenaga kerja

Artinya, program ini berpotensi menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru berbasis desa.

Masalah utama petani Lampung selama ini adalah lemahnya pascapanen. Petani menjual gabah karena tidak memiliki dryer. Nelayan menjual ikan murah karena minim cold storage. UMKM sulit berkembang karena keterbatasan sertifikasi dan kemasan.

Baca juga:  Masyarakat Lampung Kagum Dengan Sosok Seorang Tokoh Yang Satu Ini

Padahal keuntungan terbesar dalam industri pangan justru berada pada:
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
dan distribusi.

Karena itu, bantuan alat seperti mesin dryer sebenarnya merupakan bagian penting dari industrialisasi desa.

Sebagai ilustrasi:
Gabah basah petani rata-rata dihargai Rp5.000/kg. Setelah dikeringkan dan diolah menjadi beras premium, nilainya dapat meningkat menjadi ekuivalen Rp11.000–Rp14.000/kg. Artinya terdapat kenaikan nilai tambah hingga lebih dari 100 persen.

Artinya, selain Dryer, Kelompok Petani Padi juga membutuhkan Rice Miling Unit (RMU) atau penggilingan padi yang hasilnya akan mendongkrak nilai ekonomi disektor Pertanian Padi.

Hal yang sama terjadi pada sektor perikanan, Ikan segar di tingkat nelayan bisa dihargai Rp20 ribu/kg; Setelah diolah menjadi fillet, frozen food, abon atau makanan siap saji, nilainya dapat meningkat menjadi Rp50 ribu–Rp120 ribu/kg.

Jika industrialisasi ini berjalan, maka desa tidak lagi sekadar menjadi lokasi produksi bahan mentah, tetapi berubah menjadi pusat manufaktur pangan skala regional.

Kehadiran PSEL

Masuknya PSN pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) juga berpotensi membuka rantai industri baru.
Selain mengurangi persoalan lingkungan, proyek tersebut akan menciptakan:
industri pemilahan sampah, tenaga kerja pengolahan, industri turunan RDF dan biomassa, serta potensi investasi swasta.

Meski peluang ekonominya besar, terdapat risiko serius apabila pemerintah daerah gagal membangun sistem keterlibatan masyarakat. Sebab dalam banyak proyek besar, yang sering terjadi adalah petani hanya menjadi pemasok murah, UMKM kalah bersaing dengan vendor besar, distribusi dikuasai perusahaan luar daerah;
sementara masyarakat lokal hanya menjadi buruh konsumsi.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan keberpihakan kebijakan melalui:

  • kuota wajib produk lokal dalam MBG
  • pembentukan BUMDes pangan dan koperasi distribusi
  • pembangunan sentra industri pangan desa
  • bantuan alat pascapanen modern
  • pembiayaan murah UMKM
  • sertifikasi massal halal dan BPOM
  • pembangunan cold storage nelayan
  • dashboard transparansi penerima manfaat ekonomi.
Baca juga:  Anggota DPRD Lampung Dapil 1 Reses Di Gulakgalik

Lampung sesungguhnya memiliki seluruh syarat menjadi pusat agro-manufaktur Sumatera.
Lampung memiliki:

  • pelabuhan strategis
  • kekuatan sektor pertanian
  • sentra singkong nasional
  • produksi jagung dan padi besar
  • wilayah pesisir perikanan
  • serta kedekatan dengan pasar Pulau Jawa.

Jika seluruh potensi tersebut terhubung dengan program nasional secara sistematis, maka dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan Lampung berpotensi menjadi:
pusat industri pangan nasional, pusat logistik agro,kawasan industri energi terbarukan, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi desa berbasis manufaktur rakyat.

Namun keberhasilan itu sangat bergantung pada satu hal, apakah masyarakat benar-benar dilibatkan sebagai pelaku utama.
Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya tingginya serapan anggaran atau banyaknya proyek nasional yang masuk ke daerah.

Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika petani mulai memiliki industri pengolahan sendiri, nelayan memiliki rantai pendingin modern, UMKM naik kelas menjadi industri pangan dan desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Arah inilah yang akan dipraktekkan oleh Koperasi IJP Maju Sejahtera bersama Kelompok Petani, Jurnalis, Kelompok UMKM dan tentunya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera. Tentunya, Praktek Ekonomi ini sudah dimulai oleh Koperasi IJP, jika gagal – evaluasi, jika salah – coba lagi.

Koperasi IJP tidak hanya sebatas menggagas, menulis, atau sekedar menganalisa atas data data, tetapi berusaha, berpraktek untuk mewujudkan banyak hal dari potret yang selama ini hanya sebatas berita maupun opini.

Jika itu ter-realisasi, maka Lampung tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah penghasil bahan baku. Lampung akan berubah menjadi provinsi industri manufaktur berbasis rakyat.

Penulis adalah Ketua Koperasi IJP Maju Sejahtera 

Memuat judul...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *