Tintainformasi.com, Lampung Tengah—kian hari makin ramai di perbincangkan terkait isu dugaan pungutan liar (pungli) pengambilan surat keputusan (SK) kenaikan gaji berkala (KGB) di badan kepegawaian daerah (BKD) kabupaten Lampung Tengah, hingga kini masih terus menggaung atau bermunculan di beberapa kecamatan, kinerja BKD makin jadi sorotan.
Sebab,sebelum nya muncul isu dugaan pungli tersebut dari kecamatan terbanggi besar dan way Pengubuan.namun,hingga kini isu dugaan pungli tersebut bukan redum justru terus berkembang,kini dugaan pungli pengambilan SK KGB tersebut muncul dari kecamatan seputih Mataram kabupaten Lampung Tengah provinsi Lampung,14-05-2026.
Seperti yang di sampaikan oleh salah satu narasumber yang dapat di percaya saat di konfirmasi mengatakan,jika terkait pengambilan surat keputusan (SK) kenaikan gaji berkala (KGB) untuk di kecamatan seputih Mataram ke badan kepegawaian daerah (BKD) Lampung Tengah benar adanya dan di wakili oleh operator kecamatan
“Benar mas,saya kemarin juga dapat SK KGB tersebut dan untuk pengambilannya saya sendiri di wakili oleh operator kecamatan”ujar salah satu narasumber yang enggan di sebut namanya Senin 11 mei 2026
Menurut nya, pengambilan tersebut di informasikan di grup aplikasi WhatsApp terkait undang nama-nama tersebut,akan tetapi terkait pengambilan ke BKD di di wakili oleh operator sekolah kecamatan dan tanpa ada surat kuasa
“Itukan ada informasi grup WhatsApp,dan terkait kenaikan berkala kurang lebihnya setiap dua tahun sekali,dan kalau pengambilan nya kami di wakili oleh operator kecamatan enggak ada surat kuasa ko mas”, ucap nya
Selain itu,menurut nya terkait pengambilan tersebut diduga ada biaya dan di berikan kepada yang mewakili pengambilan SK tersebut ke BKD
“Jadi gini mas,kalau mau tau tentang pengambilan SK berkala itu memang ada biayanya dan biayanya seratus ribu bahasanya ya untuk operasional akan tetapi ya enggak seberapa sih kita mengeluarkan seratus sekarang akan tetapi untuk kita selamanya,itung-itung kenaikan gaji kita bulan ini kita kasihkan,itupun kami obrolin dengan kawan-kawan dan kami kumpulkan biaya itu di operator sekolah kecamatan kalau terkait ke BKD nya kami kurang paham,”lanjut nya.
Masih menurut narasumber, terkait pengambilan SK seperti ini sudah biasa di wakilkan dan tanpa ada kuasa bisa saja di ambilkan dan ini seperti sudah biasa berjalan di semua kecamatan
“Kayak nya yang di wakilkan seperti ini,bukan wilayah kami seputih Mataram aja mas,kayak nya semua Lo udah biasa,”tutupnya
Adapun yang menjadi sorotan dan pertanyaan masyarakat ke badan kepegawaian daerah (BKD) kabupaten Lampung Tengah terkait dugaan pungli tersebut,sebagai berikut:
Jika BKD benar tidak tahu terkait dugaan pungli tersebut,mengapa tidak memanggil dan mengklarifikasi yang mewakili pengambilan SK tersebu..?
Jika benar pengambilan SK tersebut dapat di wakilkan akan tetapi memakai surat kuasa,mengapa banyak oknum guru yang menerima SK KGB tersebut mengatakan di wakili tanpa pakai kuasa…?
Masyarakat pun bertanya-tanya dan menyoroti serta menunggu ketegasan BKD menyikapi dugaan pungli tersebut..?
Seperti yang telah diberitakan media ini sebelumnya diduga adanya perbedaan terkait penjelasan BKD dan fakta di lapangan, dengan demikian justru Masyarakat pun mempertanyakan,mengapa penjelasan BKD dan oknum guru tersebut berbeda…?
Selain beberapa hal tersebut masyarakat juga berharap pemerintah melalui PLT bupati Lampung Tengah agar segera memanggil dan meminta pertanggung jawaban BKD atas perbedaan keterangan atau penjelasan BKD dan oknum guru tersebut,apabila tidak ada klarifikasi yang jelas terkait hal itu semua dari BKD,hal ini dapat menjadi pertanyaan besar bagi BKD,apakah ada permainan dalam hal dugaan pungli tersebut.tutupnya
Hingga berita ini terbit,tim media masih terus berusaha menggali informasi terkait dugaan pungli dan akan segera mengkonfirmasi kepada pelaksana tugas (PLT) Bupati Lampung Tengah dan para pihak terkait.
(Irwan)
Memuat judul...
