TINTA INFORMASI, Lampung – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino berintensitas tinggi atau yang dikenal sebagai El Nino Godzilla. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengalokasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana guna memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan.
Bagian Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan fasilitas air bersih yang akan didistribusikan ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air selama musim kemarau.
“Langkah antisipasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau tahun ini,” kata Wahyu melalui sambungan telepon, Senin (13/7/2026).
Menurut Wahyu, distribusi bantuan akan dilaksanakan di sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kesulitan memperoleh air bersih dengan melibatkan pihak penyedia. Keterlibatan penyedia diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.
Selain penyediaan air bersih, BPBD Provinsi Lampung juga memperkuat upaya mitigasi melalui kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan dalam Program Destagana (Desa Tangguh Bencana). Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengenali potensi bencana, memperkuat kesiapsiagaan, serta membangun kemandirian menghadapi kondisi darurat, termasuk ancaman kekeringan akibat El Nino.
Melalui kolaborasi tersebut, BPBD berharap kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan saat terjadi krisis, tetapi juga memiliki kemampuan melakukan mitigasi serta mengelola sumber daya air secara mandiri.
BPBD menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh program penanggulangan kekeringan, khususnya penyediaan sarana dan fasilitas air bersih, berjalan sesuai ketentuan serta dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
BPBD dan Penyedia Bantah Isu yang Beredar
Di sisi lain, BPBD Provinsi Lampung turut menanggapi sejumlah pemberitaan yang menyinggung dugaan kejanggalan dalam proses penunjukan penyedia maupun kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan.
BPBD membantah tudingan tersebut dan menegaskan seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan administrasi, serta mekanisme pengadaan yang berlaku.
Menurut BPBD, setiap tahapan verifikasi dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas para pihak yang terlibat di bidang kebencanaan, sehingga seluruh kegiatan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat terdampak.
Sementara itu, pihak penyedia juga membantah tudingan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda sebagaimana beredar dalam sejumlah pemberitaan.
Menurut pihak penyedia, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas karena sistem administrasi perpajakan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah terintegrasi secara elektronik. Apabila terdapat data perpajakan yang bermasalah, terduplikasi, atau tidak sesuai dengan identitas wajib pajak, sistem akan melakukan validasi secara otomatis dan menolak proses administrasi hingga data dinyatakan memenuhi persyaratan.
Atas dasar itu, pihak penyedia menilai tudingan penggunaan NPWP ganda seharusnya disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga menyatakan siap memberikan klarifikasi maupun dokumen pendukung apabila diminta oleh pihak yang berwenang. (**)
