TINTAINFORMASI, LAMPUNG TENGAH – Ambruknya Tembok Penahan Tanah (TPT) rigit beton di ruas Jalan Provinsi Kalirejo–Bangunrejo memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran serius dalam pengelolaan proyek yang dibiayai uang negara. Bangunan yang belum lama selesai dikerjakan itu kini roboh total, patah berkeping-keping, dan dipenuhi retakan parah, dan parahnya jalan tersebut dibangun di atas fondasi palsu, memicu kemarahan masyarakat sekaligus tuntutan agar seluruh pihak yang bertanggung jawab segera diperiksa.
Temuan di lapangan menunjukkan kondisi yang dinilai jauh dari standar pekerjaan konstruksi. Warga menilai kegagalan struktur tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi adanya dugaan kelalaian hingga penyimpangan yang harus diusut secara menyeluruh oleh aparat berwenang.
Dibangun di Atas Fondasi Palsu, Dugaan Pelanggaran Semakin Menguat
Temuan di Kampung Sukosari semakin memperkuat kecurigaan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi, TPT didirikan langsung di atas fondasi palsu berupa saluran drainase lama tanpa dilakukan pembongkaran, tanpa perkuatan struktur, serta diduga tidak memenuhi standar teknis konstruksi.
Kondisi tersebut dinilai bukan lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan mengarah pada dugaan pelanggaran mendasar dalam pelaksanaan proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Kami bayar pajak, tetapi hasilnya bangunan yang membahayakan nyawa. Siapa pun yang menandatangani kelayakan proyek ini harus mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai aturan. Dugaan pemborosan maupun kecurangan harus diusut sampai tuntas,” tegas salah seorang warga.
Warga juga mempertanyakan perbedaan penanganan pemerintah terhadap proyek bermasalah.
“Gubernur bisa bertindak tegas terhadap proyek di Sukoharjo, Pringsewu. Mengapa proyek di sini, yang sama-sama merupakan jalan provinsi, justru dibiarkan hancur? Apakah ada pihak yang sedang dilindungi?” ujar warga.
Sorotan Mengarah kepada BMBK dan Komisi III DPRD Provinsi Lampung
Ruas Jalan Provinsi Kalirejo–Bangunrejo berada di bawah kewenangan Balai Monitoring dan Bina Konstruksi (BMBK) Dinas PUPR Provinsi Lampung serta menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPRD Provinsi Lampung.
Karena memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek, masyarakat mendesak kedua institusi tersebut memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab ambruknya bangunan tersebut.
Warga menilai proyek ini patut diaudit secara menyeluruh, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengharuskan setiap pekerjaan dibangun di atas fondasi yang aman serta memenuhi standar mutu konstruksi.
“Dugaan awal kami, pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bahkan ada kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Karena itu, pihak yang mengelola proyek harus mampu menunjukkan seluruh dokumen, proses pekerjaan, serta bukti bahwa proyek dilaksanakan sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku,” kata warga.
Warga Ajukan Empat Tuntutan
Masyarakat menolak apabila kerusakan tersebut hanya dijelaskan sebagai persoalan teknis semata. Mereka mengajukan empat tuntutan yang dinilai penting untuk mengungkap penyebab sebenarnya, yakni:
- Membongkar seluruh bangunan TPT yang mengalami kerusakan dan membangun kembali sesuai standar teknis konstruksi.
- Melaksanakan audit menyeluruh terhadap seluruh proses pekerjaan guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
- Meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun pengawasan proyek membuka dokumen dan membuktikan bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memproses secara hukum apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, penyimpangan, atau unsur tindak pidana.
Warga juga mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu munculnya korban jiwa sebelum mengambil langkah tegas.
“BMBK dan DPRD Provinsi Lampung harus segera memberikan penjelasan kepada publik. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan proyek-proyek yang menggunakan uang rakyat,” ujar warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi maupun klarifikasi dari pihak terkait mengenai penyebab ambruknya TPT rigit beton tersebut maupun tanggapan atas berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat. (red)
