TINTA INFORMASI, LAMPUNG SELATAN — Institut Teknologi Sumatera (ITERA) mendadak memicu amarah publik setelah nekat mengobral APBN 2026 hingga Rp7,17 miliar hanya untuk urusan potong rumput dan pembersihan halaman. Alih-alih memperkuat laboratorium dan riset sains, pengelola kampus justru mengguyur dana fantastis ini ke satu perusahaan tunggal, BANGUNPAPAN IDAMAN, untuk memegang dua proyek sekaligus. Tak pelak, dugaan pemborosan anggaran dan indikasi pengadaan yang tidak wajar kini langsung membakar sorotan publik.
Secara eksplisit, data pengadaan membongkar borok alokasi dana ini secara telanjang. Kampus menyalurkan Rp3.132.216.000 untuk paket Outsourcing Pertamanan (Kode RUP: 01KDQ7GWMVBYB87EGNHV8A3M3M) dan merilis paket Outsourcing Petugas Kebersihan sebesar Rp4.039.060.000.
Bahkan, kedua paket jumbo lewat E-Katalog Versi 6.0 tersebut secara mencurigakan jatuh ke tangan penyedia yang sama. Padahal, proses penandatanganan kontrak yang masih berjalan saat ini merupakan benteng terakhir untuk menghentikan penguapan uang rakyat tersebut.
Oleh karena itu, masyarakat kini memburu transparansi radikal dari pimpinan ITERA. Kampus wajib membongkar kalkulasi teknis di balik angka Rp7,17 miliar tersebut secara mendalam: berapa hektar luas taman yang mereka rawat, berapa ratus buruh yang terserap, serta berapa persen potongan upah pekerja dibanding margin keuntungan vendor.
Sayangnya, ketika laboratorium kampus masih menjerit kekurangan alat riset modern dan mahasiswa menanggung fasilitas yang pas-pasan, pihak kampus justru memperlihatkan kemewahan belanja operasional yang salah kaprah.
Ironisnya, sistem E-Katalog yang seharusnya mencegah korupsi kini terkesan menjadi “tameng legal” untuk mengamankan anggaran yang terlalu gemuk.
Di sisi lain, publik menolak tegas alasan estetika jika harus mengorbankan akuntabilitas. Pengelola anggaran ITERA harus mampu membuktikan secara terbuka bahwa alokasi fantastis ini bukan proyek “bancakan” bertopeng perawatan kampus.
Sebab, uang negara senilai miliaran rupiah tersebut bukan modal untuk memperkaya penyedia jasa, melainkan hak rakyat yang wajib memberikan dampak langsung pada mutu pendidikan.
Sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan berita, redaksi menantang Pimpinan ITERA maupun manajemen BANGUNPAPAN IDAMAN untuk menggunakan hak jawab mereka.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi kedua pihak untuk menjelaskan transparansi data, rincian biaya, serta spesifikasi pekerjaan sebelum uang APBN ini resmi meluncur ke rekening vendor. (red)
