TINTA INFORMASI, BANDAR LAMPUNG — Di balik retorika manis pejabat tentang “kesejahteraan peternak” dan “puncak populasi hewan”, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Lampung justru sedang mempertontonkan drama birokrasi yang memuakkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2026 membocorkan fakta telanjang: uang rakyat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp889,86 juta dikuras habis atas nama sub-kegiatan “Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak”.
Namun, jangankan membawa kesejahteraan, rincian anggaran ini justru menebarkan bau busuk: monopoli pakan yang janggal, pemerasan tenaga kerja secara legal, hingga jurus klasik menghamburkan uang di akhir tahun.
Pakan Konsentrat “Emas” dan Siluman di Palung Ternak
Pos Belanja Barang dan Jasa menjadi ladang pembantaian anggaran paling brutal. Sebanyak Rp680,72 juta ludes hanya untuk Belanja Bahan-Bahan Lainnya. Yang lebih mengerikan, Rp630,72 juta di antaranya dihabiskan secara membabi buta hanya untuk membeli 116,8 ton Pakan Konsentrat, ditambah lagi “pemanis” Tebon Jagung senilai Rp50 juta.
Pertanyaan besarnya: Siapa sebenarnya yang kenyang memakan ratusan ton pakan ini?
Apakah konsentrat bernilai lebih dari setengah miliar rupiah itu benar-benar mendarat di mulut sapi-sapi di UPTD Pembibitan, ataukah cuma mampir di atas kertas laporan fiktif demi memperkaya bandit-bandit anggaran?
Tanpa transparansi data penerima manfaat yang transparan, pengadaan ini tak lebih dari celah empuk bagi para pemburu renten birokrasi yang rakus.
Keringat Buruh Diperas, Anggaran Pakan Digelontorkan
Dua standar moral Disnakkeswan Lampung makin kentara saat membedah pos Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum. Untuk 72 orang/bulan tenaga teknis lapangan, dinas ini mengalokasikan Rp189,64 juta.
Artinya, para pekerja teknis berijazah SMA hingga D1 yang bertaruh nyawa dan menguras keringat mengawal reproduksi serta kesehatan ternak di lapangan hanya dihadiahi honor Rp2,63 juta per bulan!
Ini adalah ironi yang tak bermoral. Di satu sisi, pejabat jor-joran menggelontorkan ratusan juta rupiah untuk barang pakai habis yang raib tak berjejak; di sisi lain, keringat pekerja dihargai murah di bawah standar kelayakan. Inikah yang dinamakan keadilan anggaran, atau sekadar perbudakan modern berkedok dinas daerah?
Modus “Tsunami Anggaran” di Akhir Tahun
Keganjilan paling vulgar terlihat pada pola Rencana Realisasi Belanja per Bulan. Alih-alih digunakan secara rasional dan proporsional sepanjang tahun, penyerapan anggaran justru melonjak secara tidak masuk akal di triwulan terakhir:
- Januari – Maret: Adem ayem di kisaran Rp48,3 juta/bulan.
- April – Agustus: Merambat pelan di angka Rp58 juta – Rp76 juta.
- OKTOBER: Tiba-tiba meledak menjadi Rp119,41 juta!
- NOVEMBER: Tetap membengkak di angka Rp118,91 juta!
- DESEMBER: Ditutup dengan guyuran Rp110,41 juta!
Dalam tiga bulan terakhir saja, hampir setengah miliar rupiah dihamburkan secara terburu-buru. Ini adalah trik murahan yang sudah sangat dihafal publik: menghabiskan sisa anggaran di menit-menit terakhir demi mengejar predikat “serapan 100%”. Praktik kotor seperti ini adalah sarang utama pengadaan barang fiktif, kualitas pakan abal-abal, dan mark-up harga yang diatur secara asal-asalan.
Tangkap dan Audit: Uang Rakyat Bukan Mainan Birokrat!
Dokumen yang disahkan oleh Kepala Disnakkeswan Lampung, Ir. Lili Mawarti, M.Si, serta disetujui oleh Kepala TAPD Nurul Fajri, S.Sos., MT pada 31 Desember 2025 kini menjadi bukti telanjang yang menuntut pertanggungjawaban.
Uang yang dihamburkan ini bukan milik nenek moyang pejabat, melainkan bersumber dari keringat rakyat Lampung melalui PAD. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (KPK/Kejaksaan/Kepolisian) tidak boleh sekadar menjadi penonton penakut! Audit menyeluruh harus segera dilakukan terhadap pengadaan pakan dan kejanggalan belanja akhir tahun ini.
Jika skandal ini dibiarkan melenggang tanpa penindakan, maka Disnakkeswan Lampung telah resmi berubah fungsi: bukan lagi pengayom peternak, melainkan panggung sirkus bagi para pencuri uang rakyat yang bersembunyi di balik baju dinas. (**)
