TINTA INFORMASI, LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.
Sejumlah langkah lintas sektor disiapkan untuk mengantisipasi potensi dampak erupsi, terutama hujan abu vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lampung Selatan melalui Zoom Meeting, Sabtu malam (5/9/2026). Rapat diikuti sejumlah perangkat daerah terkait untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan berdasarkan pemantauan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, dampak yang perlu diantisipasi saat ini berupa abu vulkanik.
Namun, kondisi tersebut dinilai berbeda dengan erupsi pada 2018 yang disertai longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau dan memicu tsunami.
“Berdasarkan hasil pemantauan yang ada, potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik. Kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat,” ujar Hendry, Minggu (6/9/2026).
Sebagai langkah awal, Pemkab Lampung Selatan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk menghentikan sementara aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau hingga kondisi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan bersama ASDP dan KSOP melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak aktivitas vulkanik terhadap keselamatan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni dan Dermaga Canti.
Sementara itu, seluruh kecamatan diminta aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat serta memberikan imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila terjadi hujan abu vulkanik.
Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan, Satpol PP dan Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, serta jajaran kecamatan disiagakan untuk membagikan masker dan menyiapkan pos kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
Pemkab Lampung Selatan juga memberikan perhatian terhadap keselamatan nelayan. Masyarakat yang beraktivitas di laut diimbau tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius tiga kilometer serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Siapkan Skenario Pembelajaran
Dinas Pendidikan juga diminta menyiapkan skenario pembelajaran alternatif apabila aktivitas erupsi terus berlangsung. Opsi peliburan sekolah maupun pembelajaran daring akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan rekomendasi instansi terkait.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan diminta menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi apabila dampak erupsi berlangsung berkepanjangan dan memengaruhi aktivitas masyarakat maupun nelayan.
Seluruh perangkat daerah diminta terlibat aktif dalam penanganan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
“Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak sesuai perannya masing-masing. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat,” kata Hendry.
Untuk mendukung penanganan apabila situasi berkembang menjadi bencana yang lebih luas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam struktur penanganan, BPBD Kabupaten Lampung Selatan ditunjuk sebagai perangkat daerah koordinator. Masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center BPBD di nomor 0823-5892-4600.
Tim penanganan bencana juga melakukan pemantauan serta pelaporan perkembangan kondisi secara berkala setiap tiga jam sebagai bagian dari upaya memastikan setiap perubahan situasi dapat segera ditindaklanjuti.
Pilihan judul
- Erupsi Anak Krakatau Meningkat, Pemkab Lampung Selatan Perkuat Kesiapsiagaan
- Anak Krakatau Erupsi, Pemkab Lampung Selatan Hentikan Sementara Wisata ke Pulau Sebesi
- Antisipasi Dampak Erupsi Anak Krakatau, Pemkab Lampung Selatan Siagakan Lintas Sektor
- Erupsi Anak Krakatau, Pemkab Lampung Selatan Siapkan Masker hingga Pos Kesehatan
- Aktivitas Anak Krakatau Meningkat, Lampung Selatan Siapkan Langkah Antisipasi Lintas Sektor
Rekomendasi judul utama:
Erupsi Anak Krakatau Meningkat, Pemkab Lampung Selatan Perkuat Kesiapsiagaan
LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.
Sejumlah langkah lintas sektor disiapkan untuk mengantisipasi potensi dampak erupsi, terutama hujan abu vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lampung Selatan melalui Zoom Meeting, Sabtu malam (5/9/2026). Rapat diikuti sejumlah perangkat daerah terkait untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan berdasarkan pemantauan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, dampak yang perlu diantisipasi saat ini berupa abu vulkanik.
Namun, kondisi tersebut dinilai berbeda dengan erupsi pada 2018 yang disertai longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau dan memicu tsunami.
“Berdasarkan hasil pemantauan yang ada, potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik. Kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat,” ujar Hendry, Minggu (6/9/2026).
Sebagai langkah awal, Pemkab Lampung Selatan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk menghentikan sementara aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau hingga kondisi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan bersama ASDP dan KSOP melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak aktivitas vulkanik terhadap keselamatan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni dan Dermaga Canti.
Sementara itu, seluruh kecamatan diminta aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat serta memberikan imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila terjadi hujan abu vulkanik.
Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan, Satpol PP dan Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, serta jajaran kecamatan disiagakan untuk membagikan masker dan menyiapkan pos kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
Pemkab Lampung Selatan juga memberikan perhatian terhadap keselamatan nelayan. Masyarakat yang beraktivitas di laut diimbau tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius tiga kilometer serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Siapkan Skenario Pembelajaran
Dinas Pendidikan juga diminta menyiapkan skenario pembelajaran alternatif apabila aktivitas erupsi terus berlangsung. Opsi peliburan sekolah maupun pembelajaran daring akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan rekomendasi instansi terkait.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan diminta menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi apabila dampak erupsi berlangsung berkepanjangan dan memengaruhi aktivitas masyarakat maupun nelayan.
Seluruh perangkat daerah diminta terlibat aktif dalam penanganan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
“Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak sesuai perannya masing-masing. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat,” kata Hendry.
Untuk mendukung penanganan apabila situasi berkembang menjadi bencana yang lebih luas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam struktur penanganan, BPBD Kabupaten Lampung Selatan ditunjuk sebagai perangkat daerah koordinator. Masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center BPBD di nomor 0823-5892-4600.
Tim penanganan bencana juga melakukan pemantauan serta pelaporan perkembangan kondisi secara berkala setiap tiga jam sebagai bagian dari upaya memastikan setiap perubahan situasi dapat segera ditindaklanjuti. (rs)
