TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Deni Ribowo meminta Presiden Jokowi menggelontorkan anggaran lebih besar untuk penanganan jalan di lampung.
Ia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung sudah berupaya maksimal untuk menangani beberapa ruas jalan yang rusak parah, rusak sedang dan memperbaiki beberapa ruas jalan yang ada di Provinsi Lampung. Perbaikan jalan ini sudah dianggarkan namun mengalami refusing untuk pandemi Covid-19 Covid-19 di Lampung sejak Maret 2020 sampai pertengahan 2022.
“Atas kehadiran bapak Presiden ke provinsi Lampung hari ini, saya Deni Ribowo berharap kepada bapak Jokowi untuk menggelontorkan anggaran pusat lebih besar lagi guna perbaikan infrastruktur jalan yang ada di Provinsi Lampung,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung, kepada awak media, Jumat (5/5/2023)
Menurut Deni, kehadiran Presiden Jokowi di Lampung adalah yang ditunggu oleh masyarakat Lampung agar beberapa ruas jalan yang perlu penanganan anggaran yang cukup besar bisa diambil alih juga oleh kementerian PUPR.
“Adapun ruas-ruas jalan yang sedang dilakukan pengerjaan sampai dengan hari ini mulai 14 April kemarin beberapa lelang proyek infrastruktur jalan di Provinsi Lampung sudah keluar kontraknya dan sudah mulai berjalan pengerjaannya,” bebernya.
Sebetulnya, lanjut dia, pembangunan infrasturktur di Lampung sudah berjalan meskipun dengan keadaan anggaran yang mengalami kekurangan. Pemerintah Provinsi Lampung sempat sempat mengajukan pinjaman ke PT SMI sebesar Rp 556 milyar, untuk menangani ruas ruas jalan rusak yang cukup ekstrim, namun pemerintah pusat menolak pinjaman tersebut.
“Sementara Provinsi Lampung membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki sarana prasarana dan kerusakan jalan, sebab selama pandemi Covid-19 tidak dilakukan penanganan,” ucap Deni.
Dalam kesempatan ini, Deni meminta Presiden Jokowi yang datang ke Lampung untuk memperbaiki beberapa ruas jalan rusak yang dibutuhkan masyarakat Lampung bisa ditarik penangananya dengan anggaran APBN melalui kementerian PUPR. (*)
