PRINGSEWU, Tintainformasi.com — Ketua Umum Ormas Garuda Berwarna Nusantara, Johan Syahril, meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap isu dugaan aliran dana terkait terorisme yang mencuat di Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Johan menilai isu tersebut perlu mendapat perhatian karena Kabupaten Pringsewu disebut menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan dalam rangkaian dinamika Pilkada Lampung 2024.
Sebelumnya, sejumlah spanduk dan banner yang berisi penolakan terhadap calon kepala daerah (cakada) yang disebut-sebut terkait dengan dugaan aliran dana terorisme beredar di sejumlah wilayah Pringsewu.
Di tengah munculnya isu tersebut, tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) disebut berada di Kabupaten Pringsewu selama beberapa hari untuk melakukan penelusuran.
Salah satu calon kepala daerah berinisial RP juga disebut menjalani proses klarifikasi oleh tim PPATK pada Senin, 23 Desember 2024.
Informasi tersebut disampaikan Ketua Rumah Gibran Pringsewu, Sugeng Ariyanto, kepada wartawan pada Selasa, 24 Desember 2024.
Sugeng menjelaskan, sebelumnya dirinya mendapat komunikasi dari Ustaz Iqbal Abdul Aziz yang mengajaknya bertemu untuk membahas pembangunan Kabupaten Pringsewu.
Pertemuan tersebut kemudian berlangsung di salah satu kafe di Pringsewu pada Minggu, 22 Desember 2024.
Menurut Sugeng, dalam pertemuan itu pembahasan tidak hanya menyangkut pembangunan Pringsewu. Mereka juga membicarakan kedatangan tim PPATK dan aparat terkait yang disebut tengah menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan terorisme di wilayah tersebut.
Sugeng juga mengaku mendapat pertanyaan mengenai surat yang sebelumnya ia sampaikan kepada PPATK dan Densus 88 terkait permintaan penelusuran dugaan aliran dana terorisme dalam konteks Pilkada Lampung.
Ia menegaskan bahwa surat tersebut tidak menyebut nama atau identitas pribadi tertentu.
“Saya dituduh membuat gaduh Pringsewu dengan surat saya ke PPATK dan Densus 88 sehingga menyebabkan Pak RP diperiksa PPATK. Demi Allah, saya tidak pernah menyebutkan nama seseorang atau pribadi dalam surat yang ditujukan kepada PPATK dan pihak lainnya,” ujar Sugeng Riyanto, Selasa, 24 Desember 2024.
Sugeng kemudian meminta pemerintah tidak mengabaikan isu tersebut dan memastikan seluruh informasi mengenai dugaan aliran dana terkait terorisme ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Saya meminta agar pemerintah jangan lalai terhadap isu dugaan adanya aliran dana teroris kepada calon kepala daerah di Lampung,” katanya.
Sementara itu, Johan Syahril meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum meningkatkan perhatian terhadap Kabupaten Pringsewu.
Menurut Johan, munculnya perhatian dari PPATK dan aparat terkait terhadap Pringsewu menunjukkan adanya isu yang perlu ditelusuri secara serius dan objektif.
“Karena dari 15 Pilkada di Lampung, hanya Kabupaten Pringsewu yang menjadi pusat perhatian sehingga tim dari PPATK dan pihak aparat lainnya sampai turun ke Pringsewu,” kata Johan, Selasa, 24 Desember 2024.
Johan juga meminta lembaga intelijen dan aparat terkait memperhatikan setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan terorisme.
Ia menyebut Badan Intelijen Negara (BIN), Intelkam Polri, Badan Intelijen Strategis (BAIS), serta unsur komunitas intelijen lainnya perlu melakukan langkah sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
“Saya minta aparat intelijen seperti BIN maupun Intelkam Polri, BAIS dan komunitas intelijen lainnya menyeriusi isu-isu terkait terorisme yang merupakan kategori extraordinary crime. Jangan sampai kebobolan dan mengganggu program Asta Cita Presiden Prabowo,” ujarnya.
Selain itu, Johan mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk menyampaikan surat resmi kepada Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto.
Surat tersebut, kata dia, akan berisi permintaan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap berbagai isu yang berkembang di Kabupaten Pringsewu, termasuk isu terkait dugaan terorisme.
“Bahkan bila perlu kami, Ormas Garuda Berwarna Nusantara, akan membuat surat secara resmi kepada Pak Aris Marsudiyanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, untuk lebih memperhatikan Kabupaten Pringsewu terkait isu-isu terorisme,” kata Johan.
Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai dugaan aliran dana terkait terorisme tersebut masih memerlukan penelusuran dan klarifikasi dari lembaga berwenang. Pemeriksaan atau klarifikasi terhadap seseorang juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. (tim)
