TintaInformasi.com, Bandar Lampung – Polemik Program Umrah Pemerintah Kota Bandar Lampung memasuki babak yang lebih serius. Isu yang semula hanya dipersoalkan karena besarnya anggaran paket umrah kini berkembang ke dugaan intervensi dalam proses pengadaan penyedia jasa. Bahkan, muncul pengakuan dari sumber internal biro perjalanan yang menyebut adanya permintaan sejumlah uang oleh oknum serta desakan untuk menurunkan standar pelayanan agar menyesuaikan nilai anggaran yang telah ditetapkan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut selisih harga paket umrah, melainkan berpotensi menyeret proses pengadaan ke ranah dugaan praktik yang mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Dari informasi yang berhasil diperoleh, salah satu sumber di biro perjalanan mengungkapkan bahwa perusahaan mereka pernah mengikuti proses pengadaan jasa umrah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bahkan, perusahaan tersebut disebut telah ditetapkan sebagai pemenang sebelum proses itu mendadak berhenti.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku pembatalan terjadi setelah muncul permintaan sejumlah uang dari oknum yang diduga memiliki pengaruh dalam proses pengadaan.
“Sempat sudah dinyatakan menang. Tapi setelah itu banyak oknum di sana minta-minta uang. Owner kami marah, akhirnya dibatalkan,” ungkap sumber tersebut, Kamis (6/8/2026).
Tak hanya itu, sumber itu juga mengungkap adanya permintaan agar biro perjalanan menyesuaikan, bahkan menurunkan kualitas pelayanan umrah agar sesuai dengan nilai anggaran yang telah ditentukan. Jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi mengorbankan kualitas layanan yang seharusnya diterima para peserta demi menyesuaikan kepentingan tertentu.
Temuan ini memperluas spektrum persoalan yang selama ini mengiringi Program Umrah Pemkot Bandar Lampung. Sebelumnya, publik telah mempertanyakan besarnya nilai paket umrah yang disebut mencapai sekitar Rp38 juta per peserta. Angka tersebut memicu perdebatan karena sejumlah biro perjalanan diketahui menawarkan paket dengan fasilitas sebanding pada kisaran Rp28 juta hingga Rp29 juta.
Karena itu, perhatian masyarakat kini tidak lagi berhenti pada selisih harga. Sebaliknya, sorotan mulai mengarah pada bagaimana proses pemilihan penyedia jasa dilakukan, siapa saja yang terlibat, serta apakah seluruh tahapan pengadaan benar-benar berlangsung secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.
Di sisi lain, program umrah gratis Pemerintah Kota Bandar Lampung sejatinya bukan kali pertama menuai catatan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya juga pernah memberikan perhatian terhadap program tersebut. Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyoroti mekanisme penetapan peserta program umrah dan wisata rohani yang dinilai belum didukung tata kelola yang memadai.
Rangkaian persoalan itu membuat tuntutan publik terhadap keterbukaan semakin menguat. Di berbagai platform media sosial, masyarakat mendesak pemerintah tidak hanya menjelaskan dasar penetapan harga paket, tetapi juga membuka seluruh proses pengadaan penyedia jasa kepada publik agar tidak menyisakan ruang bagi spekulasi maupun dugaan penyimpangan.
Meski demikian, redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan permintaan uang dan intervensi dalam proses pengadaan tersebut saat ini masih bersumber dari keterangan narasumber yang mengaku mengetahui jalannya proses pengadaan. Informasi itu belum dapat diverifikasi secara independen sehingga masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Bandar Lampung, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta pihak biro perjalanan yang disebut terlibat dalam program tersebut. Apabila pihak-pihak terkait memberikan penjelasan, klarifikasi, maupun bantahan, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip cover both sides dan keberimbangan pemberitaan. (red)
