TINTAINFORMASI.COM, BANDAR LAMPUNG — Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman kembali ternoda. Seorang oknum satuan pengamanan (satpam) berinisial OA di salah satu SMP Negeri di Kota Bandar Lampung diduga kuat telah melakukan tindakan pelecehan seksual secara verbal terhadap sejumlah siswi di sekolah tempatnya bekerja. Kasus ini kini memicu keresahan mendalam di kalangan orang tua murid.
Pelecehan diduga terjadi berulang kali. Berdasarkan informasi yang beredar, OA disinyalir tidak hanya melakukan pelecehan verbal tetapi juga sering memegang dan menyentuh siswa secara tidak wajar. Salah satu contoh kasus verbal yang sangat mengkhawatirkan adalah ketika OA melontarkan kalimat bernada ancaman pornografi kepada seorang siswi kelas 7.
“Dia (pelaku) meminta mengangkat ompreng, jika tidak dia mengancam akan ‘menjejalkan alat vitalnya’,” tulis sumber dalam pesan berantai WhatsApp yang menyebar di kalangan wali murid, Sabtu (08/08/2026).
Skandal ini semakin diperparah dengan dugaan pembiaran dari pihak sekolah. Meskipun para siswa dikabarkan telah berulang kali melaporkan kejadian tersebut kepada Guru Bimbingan Konseling (BK), namun tidak ada tindakan tegas yang diambil. Diduga, lambannya respons sekolah karena adanya hubungan kekerabatan antara pelaku dan salah satu guru senior di sana, dengan alasan demi ‘menjaga nama baik sekolah’.
“Banyak saksinya, tapi terkesan ditutup-tutupi,” lanjut sumber tersebut.
Para orang tua yang khawatir meminta agar pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan aparat kepolisian segera turun tangan menangkap pelaku sebelum perlakuan pelecehan semakin parah. Mereka mengancam akan membawa permasalahan ini ke DPRD Kota Bandar Lampung jika tidak segera ada tindak lanjut.
Upaya konfirmasi oleh media di lokasi sekolah menemui jalan buntu. Kepala Sekolah maupun Guru BK dikabarkan tidak berada di tempat. Sementara itu, petugas satpam yang berjaga saat itu enggan memberikan keterangan, seolah menutupi persoalan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menggunakan hak jawab, koreksi, dan klarifikasi demi pemberitaan yang berimbang. (**)
